ABSTRAK
Judul Penelitian : Studi Penyusunan Kebijakan Pemerintah mengenai
Kerangka Kerja (Framework) Penerapan Kartu Pintar
(Smart Card) di Indonesia
Bidang Prioritas : Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program : Penelitian dan Pengembangan IPTEK
Satker : Puslitbang APTEL SKDI, Departemen Kominfo RI
Tahun Penelitian : 2008
Smart card mampu menyajikan jenis jasa dan aplikasi baik untuk bidang telekomunikasi, perbankan, dan keuangan, kesehatan hingga pemerintahan. Regulasi yang komprehensif dalam mengatur pemanfaatan smart card secara nasional baik dari sisi teknologi, model bisnis maupun standar yang tepat untuk diterapkan di Indonesia sangat diperlukan demi kepentingan nasional. Implementasi smart card yang penting adalah seberapa besar keuntungan, baik keuntungan materi maupun non-materi yang ditimbulkan terhadap pengguna maupun terhadap sistem. Pemerintah pusat berupaya untuk mengimplementasikan smart card dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat.
Namun upaya untuk menjangkau kalangan yang lebih luas merupakan sesuatu yang sangat riskan untuk sebuah aplikasi sistem informasi. Regulasi penerapan smart card di Indonesia masih didominasi oleh segmen perbankan menyangkut transaksi keuangan elektronik. Regulasi yang mengatur pemanfaatan smart card pada bidang lainnya masih bersaling-silang diantara Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Perindustrian, dan Departemen Perdagangan. Dari survai lapangan yang dilakukan di 7 kota, dengan sampel responden Pemerintah Daerah, BUMN, Rumah Sakit, Kepolisian dan Universitas, diperoleh suatu fakta bahwa seluruhnya mengharapkan implementasi Smart card. Disamping memberikan harapan tinggi namun juga responden juga memberitahukan kondisi eksisting yang menjadi hambatan atau kendala implementasi Smart card.
Dari survai ini nampaknya keinginan menikmati utilitas smart card di Indonesia cukup tinggi. Semua institusi yang menjadi responden memberikan kesan positif yang kuat untuk menerima implementasi Smart card. Meskipun demikian hal-hal yang sudah positif ini harus diberikan perkuatan pada saat implementasi Smart card. Harapan besarnya adalah adanya smart card yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat namun cukup aman pada saat dipergunakan.
Kata Kunci : Penyusunan kebijakan pemerintah, kerangka kerja (Framework),
kartu pintar (Smart Card).
Outline :
BAB I. Pendahuluan : 1. Latar Belakang, 2. Batasan Pembahasan, 3. Identifikasi Permasalahan, 4. Tujuan Dan Sasaran, BAB II. Gambaran Umum Teknologi Smart Card : 1. Sejarah Perkembangan Teknologi Smart Card, 2. Jenis Kartu Smart Card, 3. Standarisasi, 4. Spesifikasi Fisik Dan Elektronik, 5. Struktur Informasi Didalam Smart Card, 6. Sistem Operasi Dan Transmisi Smart Card, 7. Keamanan, Jaminan Kualitas Dan Pengujian Smart Card, 8. Siklus Hidup Smart Card, 9. Perangkat Terminal Pembaca Smart Card, BAB III. Perkembangan Pemanfaatan Smart Card : 1. Pemanfaatan Smart Card Di Beberapa Negara, 2. Pemanfaatan Smart Card Di Negara Lain, 3 Pemanfaatan Smart Card Di Indonesia, 4. Tinjauan Manfaat Dan Resiko Penerapan Smart Card, BAB IV. Tinjauan Aspek Regulasi Tentang Penerapan Smart Card, BAB V Tinjauan Model Bisnis Pemanfaatan Smart Card : 1. Pemanfaatan Smart Card Pada Layanan Masyarakat Di Negara Lain, 2 Potensi Pengembangan Model Bisnis Penerapan Smart Card Di Indonesia, 3. Framework Pemanfaatan Smart Card Di Negara Lain, BAB VI. Tinjauan Hasil Studi Lapangan Penerapan Smart Card Di Indonesia, 1 Metodologi Dan Rencana Studi Lapangan, 2. Hasil Kuesioner, BAB VII. Kesimpulan Penelitian, BAB VIII. Rekomendasi, Daftar Pustaka.
Tujuan Penelitian :
Memberikan kerangka kerja bagi pemerintah dalam menghasilkan kebijakan dan panduan mengenai pemanfaatan smart card dan RFID yang optimal dalam berbagai layanan
Lokasi Riset :
Jakarta, Medan, Batam, Surabaya, Denpasar, Balikpapan dan Makassar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar