Akibat kegagalan penyelenggaraan Kongres Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) 26 Maret 2011, di Hotel Premiere, Pekanbaru, Riau, Pemerintah melalui Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menegpora) membekukan kepengurusan PSSI dibawah pimpinan Nurdin Halid. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh FIFA terkait problem Sepakbola Indonesia (PSSI), khususnya kegagalan penyelenggaraan kongres PSSI Pekanbaru dan kegagalan mengontrol liga tandingan yang muncul menandingi liga resmi PSSI Liga Super Indonesia (LSI)yaitu Liga Premier (LPI), mengakibatkan Komite Darurat FIFA mengambil alih kasus tersebut pada 31 Maret 2011.
PSSI tidak dapat menjalankan kongres memilih Komite Pemilihan dan mengadopsi Electoral Code yang didasarkan pada Electoral Code milik FIFA. Komite Darurat FIFA sampai pada kesimpulan bahwa kepemimpinan PSSI telah kehilangan kredibilitas di Indonesia dan tidak lagi dalam posisi memimpin proses untuk mengatasi krisis saat ini. Dalam keadaan ini, Komite Darurat FIFA memutuskan untuk mencabut komite eksekutif PSSI saat ini dan menggantinya dengan Komite Normalisasi sesuai dengan pasal 7 ayat 2 undang-undang FIFA.
Komite Darurat FIFA menekankan bahwa para anggota Komite Normalisasi tidak bisa menduduki jabatan apapun di PSSI dan akan bertindak sebagai komisi pemilihan. Komite Darurat FIFA ini juga mengkonfirmasi kelayakan empat calon Ketua Umum PSSI yang ditolak oleh komite banding PSSI pada tanggal 28 Februari 2011 yaitu Nurdin Halid, Nirwan Bakrie, George Toissuta dan Arifin Panigoro.
Keputusan Komite Darurat FIFA disampaikan melalui surat Resmi FIFA dari Zurich, Swiss, yang ditandatangani oleh Jerome Valcke, Secretary General FIFA, tanggal 4 April 2011, kepada Mr. Nugraha Besoes, Sekretaris Jenderal PSSI. Tugas Komite Normalisasi, seperti surat FIFA, berperan menggantikan Komite Eksekutif. Setelah FIFA mengambil alih PSSI dengan membentuk Komite Normalisasi. Komite tersebut memiliki tugas utama mempersiapkan penyelenggaraan kongres pemilihan Pengurus PSSI 2011-2015 yang terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum, dan sembilan anggota.
Komite Normalisasi akan terdiri sebagai berikut:
Ketua
Agum Gumelar
Anggota
Djoko Driyono, Direktur Badan Liga Indonesia
Sukawi Sutarip, Ketua Pengurus Provinsi JawaTengah PSSI
Siti Nuzanah, Direktur Arema FC
Hadi Rudiatmo, Ketua Persis Solo FC
Samsul Ashar, Ketua Persik Kediri FC
Satim Sofyan, Ketua Pengprov Banten PSSI
Dityo Pramono, Ketua PSPS Pekanbaru
Misi Komite Normalisasi adalah:
- Menyelenggarakan pemilihan berdasarkan aturan pemilihan FIFA dan statuta PSSI sebelum 21 Mei 2011. Draft aturan pemilihan harus diserahkan ke FIFA sebelum dilaksanakan.
- Mengambil alih pengawasan liga yang berjalan di luar kendali PSSI atau menghentikannya sesegera mungkin. Komite Eksekutif FIFA akan membahas masalah ini lagi dalam rapatnya 30 Mei 2011.
- Menjalankan kegiatan sehari-hari PSSI dengan semangat rekonsiliasi demi perbaikan sepakbola Indonesia.
Komite Normalisasi setelah mendapat mandat dari FIFA Komite Normalisasi merencanakan akan melaksanakan kongres PSSI tanggal 20 Mei 2011, Komite Normalisasi juga telah mengajukan draft Peraturan Organisasi. Berdasarkan berita yang dikutip dari Inilah.com : “Peraturan Organisasi (PO) sudah hampir selesai, seperti yang diumumkan Komite Normalisasi (KN) pada jumpa pers Jumat (8/4/11) sore WIB. Empat anggota KN yang hadir, yakni Djoko Driyono, Dityo Pramono, Siti Nurjanah dan Satim Sofyan menyatakan pembahasan telah selesai. Namun sebelum diajukan ke FIFA, PO tersebut butuh persetujuan dari Ketua Agum Gumelar serta tiga anggota lain yang tidak berada di Jakarta, yakni Sukawi Sutarip, Rudiyanto dan Samsul Ashar”. PO Hampir Sama Persis dengan Electoral Code “Anggota Komite Normalisasi Djoko Driyono dan Dityo Pramono menegaskan tidak ada perbedaan substansial antara Peraturan Organisasi dengan Electoral Code FIFA”, demikian tulis Inilah.com.
Komite Normalisasi (KN), juga akan menghubungi FIFA meminta masukan soal Komisi Banding. Disampaikan Inilah.com : “KN sendiri memahami adanya perbedaan pandangan tentang Komite Banding, karena itu KN akan meminta arahan kepada FIFA. "Kita berencana konsultasi ke FIFA tentang Komite Banding. Apakah dibutuhkan, apakah dbentuk melalui kongres. Apapun hasilnya nanti (jawaban FIFA) kita akan ikuti," terang anggota KN Djoko Driyono pada saat jumpa pers di Kantor PSSI, Jumat (8/4/11).
Masyarakat kini menunggu hasil dari penyelesaian kisruh PSSI, yang saat ini telah ditangani oleh Komite Normalisasi yang telah mendapat mandat penuh dari FIFA. Apakah mereka dapat menyelesaikan perbedaan-perbedaan di tubuh PSSI, menjadi suatu kesatuan dan kebersamaan dalam membangun persepakbolaan di Indonesia. Semoga mandat FIFA ini, menjadi ending penyusunan kepengurusan PSSI priode 2011 – 2015.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar