Gedung Mewah Wakil Rakyat (DPR)

Beginilah negeri yang memiliki nilai-nilai kerakyatan dan keadilan, namun ternyata jauh dari mendahulukan  kebutuhan dan kepentingan rakyatnya serta tidak dapat mewujudkan rasa keadilan untuk rakyatnya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai wakil rakyat, yang dipilih oleh rakyat, ternyata tidak mampu menyerap dan menyalurkan aspirasi dan kehendak rakyat, justru suka berdebat dengan rakyatnya, ngotot tetap ingin membangun gedung baru yang mewah tempat mereka berkantor. Mereka ingin berkantor ditempat yang nyaman, serba lengkap dengan fasilitas, serba megah dan serba wah, Gedung berlantai 36 senilai Rp1,138 triliun. Konon gagasan pembangunan gedung baru DPR berasal dari DPR periode sebelumnya, tetapi keputusan melaksanakan pembangunan gedung baru tersebut diputuskan oleh DPR periode sekarang.

Simak pernyataan seorang anggota dewan yang ditulis oleh Kompas.com, Sabtu 9/4/2011 : “Anggota DPR asal Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana meminta masyarakat tak menilai negatif rencana pembangunan gedung baru DPR dan membandingkannya dengan kondisi gedung-gedung sekolah dasar yang tak layak. Menurutnya, masing-masing sudah memiliki anggaran sendiri. Jangan analogkan gedung DPR dengan bangunan gedung SD. Sudah ada budget masing-masing. Gedung SD itu sudah ada budget sendiri, 20 persen APBN”.

“Ia menilai, penolakan publik karena sikap apriori terhadap parlemen”, ujar Sutan, demikian ditulis Kompas.com, 9/4/2011. Ironis wakil rakyat, menyatakan rakyatnya apriori terhadap parlemen, bukankah dia yang apriori terhadap rakyatnya, suatu sikap arogan yang ditunjukan kepada rakyatnya. Kesimpulannya apapun sepak terjang anggota dewan tak perlu dibanding-bandingkan dengan kondisi dan kehidupan rakyatnya, jadi intinya rakyat tenang-tenang saja. Yang penting keperluan DPR harus dipenuhi, sedangkan keperluan rakyat sudah ada jalurnya, atau dengan kata lain udah ada yang ngatur.

Namun angin segar datang dari istana, Kamis (7/4/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pembangunan gedung senilai hampir Rp 1,138 triliun itu ditunda dulu. Namun tepat pada hari yang sama rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi, memutuskan tetap melanjutkan pembangunan gedung baru meski menuai kecaman masyarakat serta tak disetujui Fraksi PAN dan Fraksi Gerindra. “Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto mengatakan, langkah DPR untuk membangun gedung baru yang berbiaya Rp1,138 triliun tidak tepat. Menurutnya, kondisi ekonomi rakyat masih memprihatinkan dan terimpit untuk memenuhi kebutuhannya. Pembangunan gedung baru, dikatakannya, harus pula mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat”, demikian diberitakan Kompas.com, Rabu, 6/4/2011.

Sudah banyak kelompok masyarakat dan aktifis berunjuk rasa menolak pembangunan Gedung DPR, namun DPR tetap bersikukuh membangun, tak peduli banyak fasilitas masyarakat disegala bidang tidak memadai dan tidak layak digunakan. Selain lembaga swadaya masyarakat  menolak pembangunan gedung DPR, tokoh lintas agama turut menyatakan pendapat, seperti diberitakan Kompas.com, Rabu, 6/4/2011 : "Kami mengimbau kepada Susilo Bambang Yudhoyono untuk bisa menghentikan pembangunan gedung itu. Karena siapa pun yang mendukung pembangunan tersebut adalah golongan manusia yang tidak beradab," ujar badan pekerja tokoh lintas agama Dedi Julianto di Maarif Institute, Jakarta, Selasa (5/4/2011). Kita lihat akhir cerita drama gedung DPR ini, apakah gedung megah wakil rakyat, jadi dibangun atau mereka punya hati nurani dan mendahulukan kebutuhan rakyatnya, entahlah......