Dilema Sepak Bola Indonesia

Jakarta, Klik-informatika.com – Ada apa dengan persepakbolaan Indonesia, kemelut manajemen sekaligus kemelut kepemimpinan. Banyak sekali problem sepakbola kita, masalah pembinaan, masalah prestasi, masalah kaderisasi dan banyak lagi, bagai benang kusut, sementara kecintaan dan harapan masyarakat terhadap sepakbola tetap tinggi, setiap kesebelasan masing-masing ada kelompok suporternya, bahkan kadang berlebihan fanatismenya. Sepak bola adalah salah satu dari dua jenis olah raga yang paling populer dalam masyarakat Indonesia, disamping Bulu Tangkis atau Badminton, walau sepak bola perestasinya belum sebaik Bulu Tangkis, tetapi Sepak Bola memiliki komunitas penggemar atau suporter, disini letak uniknya sepak bola dibandingkan Bulu Tangkis.

Keadaan persepak bolaan Indonesia kondisinya sekarang sungguh memprihatinkan, disamping minim prestasi, juga dilanda kemelut kepengurusan. Saat ini gonjang-ganjing yang memprihatinkan adalah masalah proses pemilihan kepemimpinan umum PSSI priode 2011-2015.  Ketua umum PSSI yang lama masa baktinya hampir berakhir, dalam pencalonan ketua umum PSSI berikutnya, ketua umum PSSI lama, masih ingin berkuasa, inilah yang dipersoalkan, karena banyak sebab. Nurdin Halid tetap mencalonkan diri kembali sebagai Ketua Umum PSSI untuk periode yang ketiga. Nurdin Halid yang sudah menjabat Ketua Umum PSSI selama dua periode: 2003-2007 dan 2007-2011.

Masyarakat persepakbolaan sudah tidak menginginkan kepemimpinan Nurdin Halid, tetapi apa yang terjadi, ketika akan dilaksanakan proses priode pemilihan kepengurusan PSSI yang baru tahun 2011 ini, Ironisnya calon-calon ketua umum PSSI yang baru, malah berguguran pada tahap seleksi. Anehnya sebelum diadakan verifikasi pemilihan calon ketua umum PSSI, ketua dan beberapa anggota Tim Verifikasi bakal calon ketua umum PSSI yang juga disebut Komite Pemilihan Bakal Calon Ketua Umum PSSI mengundurkan diri, mereka adalah M. Zein (ketua), Hinca Panjaitan dan Togar Manahan Nero.

Setelah melakukan verifikasi calon ketua umum PSSI selama kurang lebih dua pecan, Tim verifikasi Komite Pemilihan, hanya meloloskan Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie yang merupakan figur kepengurusan PSSI yang lama dalam seleksi untuk dipilih kembali memimpin PSSI, sedangkan George Toisutta dan Arifin Panigoro tidak lolos seleksi. Keputusan tersebut dibacakan Ketua Komite Pemilihan, Syarif Bastaman, di kantor PSSI di kompleks Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (19/2/2011) pukul 17.40 WIB. Dalam surat Keputusannya, Komisi Pemilihan menyatakan diantaranya bahwa Arifin dan Toisutta tidak memenuhi syarat aktif minimal lima tahun di sepak bola.

Setelah mengalami kegagalan untuk menjadi calon ketua umum PSSI, George Toisutta dan Arifin Panigoro mendaftarkan surat banding mereka ke Komite Banding PSSI. Senin, 21 Februari 2011, secara resmi surat keberatan tersebut diantar oleh dua anggota tim kuasa hukum mereka, Rofiq Sungkar dan Zamal Asegaf. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal George Toisutta dan pengusaha Arifin Panigoro berkeberatan dengan keputusan Komisi Pemilihan Ketua Umum PSSI yang tidak meloloskan mereka. Dalam surat Keputusannya, Komisi Pemilihan menyatakan bahwa Arifin dan Toisutta tidak memenuhi syarat aktif minimal lima tahun di sepak bola.

Namun upaya  George Toisutta dan Arifin Panigoro untuk dapat memimpin PSSI kandas, Komite Banding Pemilihan (KBP) mengumumkan keputusannya, Jumat, 25 Februari 2011. KBP dalam keputusannya menolak banding Jenderal George Toisutta dan Arifin Panigoro  dan menganulir keputusan Komite Pemilihan (KP). Selanjutnya, Komite Banding mengembalikan permasalahan ini kepada pengurus PSSI.

Rumitnya permasalahan sepak bola Indonesia tidak hanya masalah kepengurusan organisasi PSSI saja, masalah juga muncul pada kompetisi sepakbola. Kompetisi pertandingan sepakbola di Indonesia menjelang akhir tahun 2010, muncul Liga tandingan PSSI yaitu Liga Primer Indonesia (LPI), menandingi Liga Super Indonesia (LSI) bentukan PSSI. Kompetisi LPI sekarang sudah terwujud, sekarang sedang diselenggarakan, tentu saja dengan adanya LPI ini, PSSI meradang dan menunjukkan wewenangnya, untuk menghukum siapapun yang mendukung penyelenggaraan LPI, baik pemain, wasit, maupun kesebelasan yang ikut bertanding dalam PSSI, bahkan PSSI telah melaporkan pembentukkan organisasi LPI  kepada VIVA dengan maksud agar VIVA menganulir kompetisi LPI tersebut.

PSSI menganggap penyelenggaran LPI ilegal karena tidak memiliki izin dari asosiasi sepakbola tersebut. Akan tetapi pihak LPI menyatakan bahwa penyelenggaraan LPI tidak melanggar hukum karena sesuai dengan rekomendasi Kongres Sepak Bola Nasional yang dilaksanakan di Malang pada Maret 2010. Liga Primer Indonesia resmi berdiri. Pendeklarasian LPI dilakukan Minggu (24/10/2010) di Semarang. LPI yang mengaku sebagai kompetisi sepak bola yang mandiri dan profesional bebas dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu diikuti 17 klub. Penggagas terbentukna LPI, salah satunya adalah Pengusaha Arifin Panigoro.

Semakin hari problem PSSI kian memanas, sekarang akan muncul organisasi PSSI tandingan hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum KONI Jawa Timur La Nyalla Machmud Mattalitti mengancam akan membentuk organisasi PSSI tandingan. Terkait adanya gagasan membentuk PSSI tandingan dan gelombang unjuk rasa yang menuntut revolusi PSSI, Max berpendapat, “Itu merupakan sebuah bukti bahwa sepak bola Indonesia tidak lagi berada dalam jalur yang sebenarnya. Kami juga merasa tidak tepat jika Nurdin Halid kembali memimpin PSSI,” tegas Max (Kompas.com 23/2/2011).

Selanjutnya seperti yang dilansir klik-informatika melalui VIVAnews: “perkembangan terakhir polemik seputar  Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) terus bergulir. Saat ini, sebanyak 83 yang mengklaim pemilik hak suara pada kongres PSSI 2011 menggelar sidang paripurna di Hotel Atlet Century Park, Senin, 28 Februari 2011. Hasil sidang itu memutuskan membentuk Komite penyelamat persepakbolaan nasional. Dari hasil sidang itu juga mengeluarkan mosi tidak percaya kepada kepengurusan PSSI saat ini.

Para peserta dalam sidang itu terdiri dari 26 pengurus provinsi dan 57 pengurus dari klub. “Sidang memberikan tugas kepada Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN) untuk bertindak sebagai Komite Pemilihan dan menyelenggarakan Kongres PSSI tahun 2011 untuk memilih Komite Eksekutif dan pengurus lainnya,” kata Syahrial K Damopolii yang berasal dari Pengprov Sulawesi Utara, saat memberikan keterangan pers di Hotel Atlet Century Park. KPPN diketuai Sukawi J. Sutarip yang juga menjabat Ketua Pengurus Provinsi PSSI Jawa Tengah. Sedangkan wakilnya adalah Syahrial K. Damopolii yang merupakan Wakil Ketua Pengurus Provinsi PSSI Sulawesi Utara.

Mengenai adanya Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha Besoes, menyatakan belum bisa menanggapinya. Dia bilang PSSI harus terlebih dulu melihat surat pernyataan dari 83 pengurus tersebut, “Kami harus lihat dulu tentang mosi tidak percaya ini. Kami harus lihat dulu siapa yang tanda tangan,” ujar Nugraha usai jumpa pers penundaan Kongres di kantor PT Liga Indonesia, Kuningan, Jakarta, Senin malam, 28 Februari 2011. “Kami cek dulu apakah surat itu untuk PSSI atau bukan. Karena yang bisa menandatangani surat adalah Ketua Pengurus Provinsi dan Sekretaris Umum.” (VIVAnews, 1/3/2011).

Secara de facto, kepemimpinan Nurdin Halid sebetulnya telah berakhir setelah mayoritas pemilik suara (83 dari 100 pemilik suara), menyatakan menarik mandatnya. Mereka hanya tinggal menyelenggarakan kongres luar biasa yang bisa dilakukan tanpa harus ada restu kubu Nurdin Halid. Menurut Syahrial Damopoli Wakil Ketua Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia yang juga Ketua Pengprov Sulawesi Utara tersebut, hal itu mungkin dilakukan mengingat statuta FIFA juga membenarkan bahwa jika dalam kondisi tertentu para pemilik suara dapat menggelar sendiri kongres memilih Ketua Umum dan Komite Eksekutif yang diawasi FIFA. (TRIBUNNEWS.COM, 1/3/2011).

Sekarang keinginan Nurdin Halid dalam mempertahankan eksistensinya di PSSI, selain banyak didemo di Jakarta dan didaerah, juga mendapat ancaman-ancaman. Ketua Umum PSSI Nurdin Halid menangis saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR, Selasa (1/3). “Saya berterima kasih atas masukan seluruh anggota Komisi X, baik tanggapan atau yang meminta mundur,” ujar Nurdin dengan nada berat, saat menanggapi permintaan beberapa anggota Komisi X. “Saya menerima SMS diancam mau dibunuh. Keluarga saya juga diancam mau dibunuh,” ungkap Nurdin. Untuk itu Nurdin meminta seluruh anggota Komisi X DPR menjamin kepastian hukum dan keamanan atas dirinya. Dengan begitu dia bisa menjalankan kinerja di PSSI sampai selesai (liputan6.com).

Merebaknya Demontrasi Menolak Kepemimpinan Nurdin Halid.

Lolosnya Nurdin Halid untuk kembali dipilih ketampuk pimpinan PSSI, dan gugurnya calon yang lain, yang diharapkan semula akan menjadikan angin segar ditubuh PSSI, semakin  membuat kisruh PSSI, gelombang protes untuk menurunkan Nurdin semakin meluas kedaerah-daerah, termasuk datang ke Jakarta untuk berdemonstrasi. Seperti yang diberitakan Kompas.com, (23/2) “Gelombang unjuk rasa menuntut reformasi PSSI serta mundurnya Ketua Umum PSSI Nurdin Halid merebak dan meluas di berbagai daerah di Tanah Air, Selasa (22/2). Unjuk rasa itu terjadi mulai dari Banda Aceh, Semarang, Salatiga, Solo, Pontianak, dan juga di kantor PSSI, Jakarta”.

Selanjutnya Kompas.com juga memberitakan : “Di Jakarta, unjuk rasa berpusat di kantor PSSI, kompleks Gelora Bung Karno, Senayan. Massa datang dari Bojonegoro, Semarang, dan Yogyakarta, dengan mencarter sekitar 15 bus. Selain berorasi dan meneriakkan yel-yel agar Nurdin mundur, mereka juga membentang spanduk. Di pagar kantor PSSI, spanduk itu berbunyi ”Revolusi PSSI”, Nurdin Melanggar Statuta PSSI”, dan ”PSSI bukan kerajaan milik Nurdin & kroninya”.

Salah satu kelompok demontrasi yang menentang Nurdin Halid menamakan dirinya “Gerakan PSSI Revolusi Jakarta Raya” saat melakukan unjuk rasa di depan Kantor PSSI mereka mendeklarasikan 3 (tiga) tuntutan yaitu :

1. Menolak kehadiran kembali Nurdin Halid dan kroni-kroninya di wajah persepakbolaan Indonesia karena akan memperburuk sepak bola Indonesia.
2. Mendesak pemerintah untuk mengambil alih PSSI, bukan intervensi, tetapi untuk menyelamatkan PSSI.
3. Menuntut pemerintah untuk membekukan PSSI sekarang juga.

Unjuk rasa lainnya dilakukan oleh Aliansi Pecinta Sepakbola Makassar (Acikola) berunjuk rasa menuntut tim verifikasi untuk meninjau ulang keputusannya tak meloloskan  George Toisutta dan Arifin Panigoro sebagai kandidat calon Ketum PSSI periode 2011-2015. “Sedangkan suporter dan massa yang tergabung dalam Masyarakat Pencinta Bola Jatim melakukan aksi demonstrasi di depan kantor PSSI Jatim di Surabaya untuk menolak Nurdin Halid. Selain menuntut Nurdin Halid mundur, mereka juga menyegel kantor PSSI Jatim sebagai bentuk kekesalan dan kekecewaan terhadap PSSI.” (Kompas.com, 23/2/2011).

Demontrasi juga dilakukan oleh puluhan warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pecinta Sepak Bola Majene berunjuk rasa di depan Kantor KONI Majene, Sulawesi Barat, Selasa (1/3) siang. Mereka menolak Nurdin Halid dicalonkan lagi sebagai ketua umum PSSI periode 2011-2015. Mereka menilai Nurdin tak pantas karena selama kepemimpinannya dunia sepak bola Tanah Air makin terpuruk (liputan6.com, 1/3/2011).

Ketua Umum PSSI Nurdin Halid mengaku ingin terus mempertahankan jabatannya di PSSI karena satu hal, yakni ingin menjaga roh PSSI. Hal ini disampaikan Nurdin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum antara Komisi X DPR dengan PSSI di Jakarta, Selasa (1/3). “Saya mau bertahan bukan karena saya ingin tetap bertahan, demi Allah. Saya mempertahan karena dari pusat sampai daerah ingin memberikan pencerahan pada bangsa ini. Kalau dengan premanisme, apakah demokrasi seperti ini bisa berjalan dengan baik?” tanya Nurdin (Liputan6.com, 1/3/2011).

Demontrasi Yang Mendukung Nurdin Halid.

Nampaknya persepakbolaan di Indonesia seperti prilaku kegiatan perpolitikan, dukung mendukung, demo mendemo, bahkan kedua kubu nyaris bentrok yang dapat membahayakan ketertiban publik, seperti yang klik-informatika kutip dari VIVAnews : “ Unjuk rasa kembali mewarnai kantor PSSI yang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis, 24 Februari 2011. Dua kubu yakni kubu kontra dan pro PSSI menggelar aksi unjuk rasa”. Massa kontra PSSI berada di Parkir Timur Senayan dan massa yang pro PSSI berjumlah 300 berada di depan kantor PSSI.

Pendukung Nurdin menamakan dirinya Barisan Suporter Garuda Indonesia (Bersiaga), didepan kantor PSSI, “mereka mengganti spanduk yang sehari sebelumnya dipasang oleh massa kontra PSSI. Dalam spanduk dan pamflet tersebut massa kembali menyerukan agar pemerintah tidak mengintervensi PSSI dan mendukung kembali pencalonan Nurdin Halid sebagai ketua umum PSSI periode 2011-2015.” Demikian diberitakan VIVAnews.

Gencarnya tuntutan mundur kepada Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid membuat sejumlah pihak bereaksi membela, tak terkecuali putri satu-satunya dari Nurdin Halid, Nurhilda menulis jika sang Ayah sesuai namanya adalah cahaya agama yang kekal. Seperti apa pembelaan sang anak atas kecaman beruntun seantero Indonesia yang ditujukan buat sang ayah? Berikut sebagian isi surat terbuka Nurhilda seperti dikutip dari Kompasiana. “Saya sengaja menulis surat ini lantaran ayah terus menerus dihujat. Masyarakat tampaknya termakan berita-berita di televisi maupun surat kabar. Sebenarnya, kalau mau fakta yang sesungguhnya, ada baiknya melihat tayangan tvOne dan ANTV, atau baca vivanews.com. Ketiga media ini menyuguhkan berita-berita independen tanpa prasangka. Sementara media lain lebih berat untuk menjatuhkan ayah saya. Menurut saya ini bukan lantaran ketiga media itu milik keluarga Aburizal Bakrie, senior ayah saya di Golkar, tetapi media itu ditangani orang-orang profesional macam Karni Ilyas, maupun Uni Lubis”.

 

Namun surat ini diragukan keasliannya, Kadir Halid menarik kembali pernyataan tentang keaslian surat terbuka putri Nurdin Halid, Andi Nurhilda Daramata Asiah Indasari, yang beredar di internet. Pernyataan ini disampaikan melalui Abdul Azis Halid yang menghubungi Tribunnews.com, Kamis (24/2). “Surat dari Nurhilda itu tidak benar keasliannya. Saya sudah menanyakan sendiri ke dia. Kadir juga tidak berkata surat itu asli,” kata Abdul Azis melalui telepon (TRIBUNNEWS.COM, 24/2/2011)

Pernyataan-Pernyataan Beberapa Tokoh Tentang Konflik PSSI 

Banyak tokoh masyarakat, tokoh politik menyatakan pendapatnya mengenai PSSI seperti yang dikutip oleh klik-informatika.com dari beberapa media on-line :

1. Sikap Ketua Umum PSSI Nurdin Halid yang enggan mundur dari jabatannya dinilai seperti sikap mantan Presiden Mesir Husni Mubarak dan Presiden Libya Muammar Khadafi. Nurdin seolah-olah hanya bisa diturunkan dengan adanya kudeta besar. “Ketua Umum PSSI sudah dituntut berkali-kali untuk mundur sama seperti Mubarak dan Khadafi yang tidak mau diturunkan,” kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung (detiknews.com).
2. Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, berharap kisruh seputar pemilihan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dihentikan. Menurut Kalla, sebaiknya semua pihak fokus untuk memperbaiki prestasi tim nasional Indonesia. “Sepakbola Indonesia harus berprestasi, tentunya dengan dukungan dari para pengurus (PSSI),” kata Kalla usai peluncuran komik yang berjudul ‘Yuk, Belajar dari Pak JK’, di Istana Anak Taman Mini Indonesia Indah, Sabtu 26 Februari 2011. “Seharusnya yang lebih penting adalah bagaimana sepakbolanya yang berprestasi, bukan PSSI-nya,” ujar Kalla (VIVAnews).
3. Ketua PSSI Sulsel, Kadir Halid menilai kinerja Komite Pemilihan PSSI mengenai verifikasi bakal calon ketua umum telah sesuai dengan aturan dan petunjuk federasi sepak bola FIFA dan menilai tidak berdasar tudingan sejumlah kalangan yang menyebut komite verifikasi berbuat curang (Kompas.com).
4. Wakil Ketua Umum KONI Jawa Timur La Nyalla Machmud Mattalitti membuktikan ancamannya untuk melawan PSSI pimpinan Ketua Umum Nurdin Halid. KONI Jatim akan merealisasikan pembentukan organisasi PSSI tandingan pada Rabu (23/2/2011). La Nyalla kepada wartawan di Surabaya, Selasa (22/2/2011) menyatakan : “Deklarasi PSSI tandingan akan dilakukan di kantor PSSI Jatim di Surabaya pada Rabu. Ini salah satu bentuk perlawanan dan kekecewaan kami terhadap Nurdin Halid yang tidak mau mundur dari PSSI,” (Kompas.com).
5. Wakil Ketua Masyarakat Pengawas Sepak Bola Indonesia (MPSI), Max Sopacua, mengungkapkan, pihaknya akan membentuk tim untuk melaporkan kepada FIFA bagaimana PSSI telah memutarbalikkan statuta organisasi sepak bola tertinggi di dunia itu. “Kami akan membentuk tim untuk berangkat ke markas FIFA sebelum kongres (PSSI). Kita akan menjelaskan bagaimana statuta FIFA diputarbalikkan oleh PSSI,” beber Max dalam jumpa pers di restoran Pulau Dua, Rabu (23/2/2011). Yang dimaksud Max, Statuta FIFA yang telah diputarbalikkan adalah pasal 32 ayat 4 yang di dalamnya dijelaskan bahwa seseorang yang sebelumnya telah dinyatakan bersalah atas suatu tindakan kriminal tidak bisa dipilih menjadi pengurus. “Namun PSSI telah menerjemahkan lain,” tegas Max (Kompas.com).
6. Kadir Halid, adik Nurdin sekaligus juru bicara keluarga, mengatakan bahwa kakaknya tidak akan mundur. Kadir menilai demonstrasi yang ada sudah semakin menyudutkan Nurdin. Pemerintah pun, dalam hal ini Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, ikut mengintervensi PSSI. Kamis (24/2/2011) Kadir Halid menyatakan : “Seharusnya seorang menteri bersikap netral, bukannya memprovokasi masyarakat untuk mendemo PSSI,” (Kompas.com).
7. Abdul Azis Halid, Kamis (24/2) menyatakan : “Selama ini kami selalu diam dan tidak ingin menanggapi apa yang dituduhkan kepada keluarga. Kami menerima semuanya meski apa yang ditudingkan tak selamanya benar. Tapi jika keterlaluan kami akan angkat bicara” (Tribunnews.com).
8. Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham kepada wartawan di gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (25/2/2011) menyatakan: “Partai Golkar akan membela mati-matian Ketua Umum PSSI Nurdin Halid jika ia dizalimi. Sudah jadi aturan di partai beringin untuk membela kadernya yang terbelit masalah. “Jika dia (Nurdin Halid) di zolimi, akan kita bela mati-matian.” (detiknews.com)
9. Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra, yang juga penggemar dan kolumnis sepak bola, tegas menyebut masalah paceklik prestasi sepak bola Indonesia terkait kepemimpinan di PSSI. ”Krisis sepak bola kita banyak terkait dengan krisis kepemimpinan PSSI yang tersandera Nurdin Halid. Seharusnya kepemimpinan PSSI lebih didasarkan prestasi dan etik daripada refleksi egoisme pribadi,” tuturnya. (Kompas.com).
10. Taufik Yudi Mulyanto, mantan Dekan Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Jakarta. Menurut dia, untuk memiliki tim nasional dengan prestasi internasional harus ditopang para pembina organisasi yang profesional. ”Sebab, tanpa pengurus PSSI yang ditangani pengurus profesional, sudah pasti prestasi dan kompetisi kita juga tidak akan berprestasi internasional. Apalagi bila pengurusnya sudah tidak profesional,” ujar Yudi, yang juga mantan Kepala Dinas Olahraga DKI Jakarta (Kompas.com).
11. Bila dibutuhkan rakyat, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pasti mau memimpin Persatuan Seluruh Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Politisi senior Partai Golkar, Fahmi Idris, Sabtu malam (26/2/2011) menyatakan : “Tipe Pak JK itu, kalau masyarakat membutuhkan dia pasti mau. Dia tidak akan memandang apa-apa lagi,” (rakyatmerdeka.co.id).
12. Anggota Komisi X DPR, Utut Adianto, juga melihat semua hasil buruk yang diraih timnas adalah tanggung jawab pengurus PSSI. ”Saya sangat prihatin dengan prestasi tim nasional kita, terutama saat dikalahkan Laos di SEA Games 2009,” ujar pecatur bergelar grandmaster itu. Utut menjelaskan, terpuruknya tim nasional karena selama ini dilatih tanpa konsep yang jelas. ”Tim kita dilatih tanpa berkesinambungan, tanpa konsep pembinaan utuh,” katanya. Ia mencontohkan Belanda yang ketika menerapkan total football, konsep pembinaan secara utuh diarahkan untuk mendukung hal tersebut (Kompas.com).
13. Pernyataan anggota DPR tentang Liga Primer Indonesia : “LPI jangan sampai jadi alat pencitraan saja. Misalnya jadi Ketum PSSI atau malah Presiden seperti Silvio Berlusconi. LPI juga jangan dari sisi bisnis saja dan mencari uang semata,” tegas Eko Patrio di gedung DPR, Selasa (1/2/2011) malam WIB (okezone.com).
14. Sementara itu, Zulfadhli anggota Komisi X dari partai Golkar mengatakan, gagasan LPI sudah baik. Jika benar-benar mau diakui PSSI, maka pihak LPI harus bisa meyakinkan FIFA dengan cara yang benar. ”Gagasan sudah baik, jadi biar waktu yang membuktikan. LPI jangan membunuh karakter PSSI. Jika benar-benar mau diakui maka terus yakinkan FIFA dengan cara yang baik,” tandas Zulfadhli dalam rapat dengar pendapat (okezone.com).

Upaya Pemerintah dan DPR Menjembatani Permasalahan PSSI
 

Permasalahan kisruh kepengurusan PSSI menjadi perhatian pemerintah, seperti disampaikan Menteri Pemuda dan Olah Raga : ”Pemerintah hanya memberikan peringatan bukan intervensi, kita mengingatkan PSSI tentang aturan-aturan yang berlaku di lingkungan olahraga yang juga disepakati oleh PSSI. Termasuk juga statuta FIFA  yang tidak membolehkan seorang menjadi ketua federasi sepakbola jika pernah terlibat pidana, baik sebelum ataupun sesudah pemilihan ”.

Upaya pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olah Raga, membantu penyelesaian kemelut PSSI, malah dituding melakukan intervensi seperti yang dinyatakan Lalu Mara Satriawangsa : “Pemerintah dalam hal ini Menpora sebaiknya menghormati anggaran dasar rumah tangga, Statuta FIFA dan PSSI. Jangan pakai cara yang otoriter, kekuatan dan intimidasi. Serahkan semua pemilihan ini ke anggota PSSI yang memiliki suara,” ujar Lalu Mara, Sabtu 26 Februari 2011 (VIVAnews, 26/2/2011).

Ketua Pengda PSSI Jabar Tony Apriliani menyebut berlarut-larutnya kisruh di tubuh PSSI adalah akibat Menpora Andi Mallarangeng mengintervensi PSSI, yang sudah jelas memiliki aturan main sendiri. Ia menilai Menpora tak berpengalaman dalam organisasi. Penilaian tersebut dilontarkan Tony dalam diskusi “Di Balik Kisruh Suksesi Ketum PSSI” yang diselenggarakan Pengurus Daerah Jabar Perhimpunan Jurnalis Indonesia, di Ruang Burangrang Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Bandung, Senin (28/2/2011) (detiksport.com, 28/2/2011).

Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, membantah pemerintah mengintervensi kemelut yang terhadi di tubuh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia. Andi mengungkapkan Kemenegpora hanya mengingatkan dan meminta agar rambu-rambu pada putusan komisi banding sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. “Posisi kami adalah menunggu apa yang akan terjadi, sembari menunjukkan ‘ini lho, ketentuan-ketentuannya’ agar semuanya berjalan lancar,” ujarnya,” dalam Rapat Kerja Komisi X, siang ini Senin (28/2) di Gedung DPR, Jakarta. (www.rakyatmerdeka.co.id, 28/3/2011).

Sebaliknya dukungan kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah PSSI datang dari Save Our Soccer (SOS). Pemerintah dinilai tak perlu ragu atas rencana mereformasi dan merestrukturisasi kelembagaan PSSI. Pemerintah juga didesak tak perlu cemas akan ancaman sanksi dari FIFA terkait bentuk intervensi yang dilakukan atas nama perbaikan sepakbola negeri ini di masa depan. Save Our Soccer (SOS) dalam pernyataan persnya meminta pemerintah mengambil alih PSSI demi menyelamatkan dan sekaligus membangun sepak bola Indonesia yang lebih baik. SOS menilai, di bawah kepemimpinan Nurdin Halid, PSSI  telah gagal dalam membangun sepak bola. Demikian rilis SOS seperti yang dikirimkan oleh seorang anggotanya, Emerson Yuntho, Minggu (27/2/2011). SOS meminta pemerintah seharusnya bergerak cepat menyelamatkan sepak bola Indonesia (TRIBUNNEWS.COM, 28/2/2011).

Saat ini kemelut sepakbola di Indonesia sudah sampai kepada Federasi Sepakbola Dunia (FIFA). Bahkan ada rumor yang menyebut kalau PSSI bakal dibekukan oleh FIFA jika memang ada intervensi dari Pemerintah Indonesia. Namun pemerintah tak tinggal diam. Pemerintah melalui Menpora Andi Mallarangeng meminta Dubes Indonesia di Swiss untuk menjalin komunikasi dengan FIFA guna meluruskan segalanya.

Masalah kisruh PSSI, juga menjadi perhatian DPR, Senin (1/3/2011), Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri negara Pemuda dan Olah Raga, kemudian Selasa (1/3/2011) pagi dengan pengurus PSSI, sorenya dengan Liga Primer Indonesia (LPI), Rapat tersebut membahas seputar PSSI, baik terkait soal kisruh di tubuh PSSI maupun soal persiapan kongres PSSI mendatang, serta berbagai masalah lain yang terkait dengan PSSI. Komisi X membidangi antara lain sektor olahraga dan merupakan mitra langsung Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga.

Dalam rapat antara DPR dengan Mennegpora, dihasilkan sejumlah rekomendasi terkait kisruh PSSI. Pertama, pemerintah didesak bersikap bijaksana dan tegas dalam menerapkan kebijakan sistem olahraga nasional tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional. Kedua, pemerintah didesak memerintahkan KONI untuk melakukan komunikasi secepatnya dengan PSSI guna menyelesaikan permasalahan terkait Kongres PSSI. Ketiga, pemerintah didesak melakukan komunikasi secepatnya dengan FIFA untuk mengklarifikasi statuta PSSI, sekaligus menjelaskan posisi pemerintah dan persoalan organisasi PSSI.

Hasil rapat dengar pendapat DPR dan PSSI akhirnya disimpulkan empat poin yakni, pertama Komisi X DPR menghargai langkah-langkah PSSI yang menunda kongres serta berupaya agar FIFA tidak memberikan sanksi ke Indonesia. Untuk selanjutnya, Komisi X DPR mendorong PSSI untuk menyelesaikan persoalan PSSI sesuai dengan statuta FIFA dan PSSI, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang SKN, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, PP Nomor 17 Tahun 2007, dan PP Nomor 18 Tahun 2007 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Kedua Komisi X DPR mengimbau PSSI untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah dan KONI/KOI guna memajukan persepakbolaan nasional dengan menjunjung tinggi sportivitas sebagai jiwa olahraga. Ketiga Komisi X DPR mengharapkan PSSI untuk melakukan sosialisasi seluas-luasnya terkait statuta PSSI dan seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang kongres PSSI serta dilaksanakannya langkah-langkah secara transparan, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh PSSI. Keempat Komisi X DPR bersedia memediasi dan akan menjadwalkan pertemuan antara Kemenpora dan PSSI guna mencari solusi permasalahan yang sedang terjadi di PSSI saat ini.

Sedangkan kesimpulan hasil rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI Liga Primer Indonesia (LPI) adalah pertama Komisi X DPR RI hargai langkah LPI, mewujudkan sistem persepakbolaan yang mandiri, dan profesional dengan mengedepankan sportivitas. Kedua Komisi X DPR RI berharap, LPI melakukan komunikasi dengan PSSI, untuk membahas organisasi LPI ,dan masalah persepakbolaan nasional. Ketiga Komisi X DPR RI bdrsedia, memediasi pertemuan antara PSSI, LPI dan Menegpora, dalam rangka mencari solusi permasalah persepakbolaan nasional.

Permasalahan Konflik PSSI Sudah Sampai Kepada Lembaga Sepak Bola Dunia FIFA.

Konflik di seputar kepengurusan PSSI diadukan ke  FIFA, setelah Ketua Pengurus Provinsi PSSI Jawa Tengah, Sukawi Sutarip, secara resmi mengadukan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid dan pengurus lainnya ke federasi sepakbola dunia itu. Dalam pengaduannya, Sukawi menuduh telah terjadi berbagai pelanggaran atas Statuta FIFA dan PSSI oleh pengurus saat ini. Dia meminta FIFA “untuk memberikan dukungannya untuk mengatasi berbagai skandal belakangan ini.” Surat itu ditujukan kepada Ketua Komite Asosiasi dan Wakil Presiden FIFA, Geoffrey Thompson (majalah-asik.blogspot.com).

Kemelut PSSI sekarang masuk agenda FIFA, setelah Komite Banding menganulir seluruh kandidat yang ditetapkan Komite Pemilihan, kemudian Komite Banding mengembalikan permasalahan ini kepada pengurus PSSI, selanjutnya pengurus PSSI lalu meminta petunjuk dari FIFA. Permasalahan sepak bola di Indonesia telah disampaikan PSSI kepada FIFA. Surat yang disampaikan PSSI kepada FIFA pada 28 Februari 2011 lalu berisi dua putusan PSSI, yakni penundaan pelaksanaan kongres PSSI yang rencananya digelar pada 26 Maret 2011 dan permintaan agar FIFA tidak menjatuhkan sanksi kepada Indonesia.

Selanjutnya FIFA memberikan jawaban terhadap surat PSSI tersebut yang intinya : Hal itu terungkap dalam surat balasan FIFA atas surat yang dilayangkan PSSI pada Senin (28/2/2011) lalu. Dalam suratnya, FIFA menyatakan agar Nurdin tak lagi menjadi calon ketua umum periode berikutnya. : “Ada dua poin penting dalam surat yang diberikan FIFA. Yang pertama adalah keputusan mereka untuk tidak memberikan sanksi pada persepakbolaan Indonesia, yang kedua, tidak menyetujui Nurdin Halid sebagai calon ketua umum PSSI periode mendatang,” (KOMPAS.com, 2/3/2011).