Dipenghujung Maret 2011, persoalan pemilihan kepengurusan PSSI priode 2011 – 2015 tak kunjung usai. Semenjak 2010 persoalan PSSI semakin membingungkan masyarakat, kepengurusan PSSI dibawah Nurdin Halid tetap mempertahan eksistensinya. Sementara berbagai pihak mendorongnya untuk mundur atau tidak mencalonkan diri lagi dalam kepengurusan PSSI priode 2011 – 2015. Berbagai aksi demonstrasi baik yang menolak dan mendukung Nurdin Halid telah banyak terjadi. Selain persoalan kepengurusan organisasi PSSI, muncul pula persoalan tentang liga atau kompetisi persepakbolaan, di tahun 2010 telah muncul Liga Primer Indonesia (LPI) menandingi Liga Super Indonesia (LSI) bentukan resmi PSSI. Menurut PSSI masalah LPI ini juga sudah sampai ke maskas FIFA. Dalam suratnya kepada PSSI, FIFA meminta keberadaan LPI sudah harus bisa diselesaikan oleh PSSI.
Untuk menyelesaikan konflik di tubuh PSSI, berbagai pihak telah berusaha mencari solusi penyelesaikan masalah PSSI, DPR telah memanggil berbagai pihak dalam rapat dengar pendapat dengan DPR diawal Maret 2011. Pemerintahpun melalui Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga dengan KONI/KOI telah berusaha turut membantu memberikan penjelasan apa yang harus dilakukan PSSI. Namun sebaliknya PSSI menyatakan pemerintah atau Menegpora Andi Mallarangeng tidak berhak campur tangan dalam urusan internal PSSI. Begitu pula Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss, Djoko Susilo telah berusaha untuk menyampaikan persoalan PSSI kepada pengurus FIFA di kantor pusat FIFA di Swiss,. Sementara permasalahan penyelenggaraan liga sepakbola, KONI/KOI-pun telah berusaha mempertemukan PSSI dengan penyelenggara Liga Primer Indonesia (LPI).
Bola liar kemelut kepengurusan PSSI terjadi setelah Tim verifikasi Komite Pemilihan, hanya meloloskan Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie dalam seleksi untuk dipilih kembali memimpin PSSI, sedangkan George Toisutta dan Arifin Panigoro tidak lolos seleksi. Hal inilah yang menyebabkan aksi menentang Nurdin Halid semakin mengemuka. Berbagai reaksi dari masyarakat persepakbolaan muncul, berbagai kelompok bermunculan diantaranya sebanyak 83 yang mengklaim pemilik hak suara pada kongres PSSI 2011 menggelar sidang paripurna di Hotel Atlet Century Park, Senin, 28 Februari 2011 yang lalu, Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN) diketuai oleh Syahrial Darmopoli, Indonesia Football Watch (IFW) yang diketuai Sumaryoto dan Max Sopacua sebagai wakil ketua, Save Our Soccer (SOS), dengan salah seorang pengurusnya Emerson Yuntho, Konsen (Koalisi Independen Untuk Penyelamatan Sepakbola Nasional ) yang salah satu anggotanya pakar komunikasi Effendi Ghazali.
Sementara siapa yang paling berhak dan kompeten untuk melaksanakan kongres PSSI masih tanda tanya, Pengurus PSSI lama, dengan argumentasinya berdasarkan Statuta PSSI menyatakan mereka yang berhak menyelenggarakan kongres PSSI, sementara pihak lain menyatakan Statuta PSSI yang diadopsi dari statuta FIFA, diterjemahkan tidak sesuai dengan Statuta FIFA. Berbagai pihak baik pihak PSSI kepengurusan Nurdin Halid, maupun pihak lain menyatakan telah berkirim surat kepada FIFA, menyampaikan permasalah PSSI. Masing-masing juga menyatakan telah mendapatkan tanggapan dan balasan dari FIFA.
Seperti yang diberitakan TEMPO Interaktif 10/3/2011, Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss, Djoko Susilo, yang mengatakan bahwa Presiden Badan Sepak Bola Dunia (FIFA), Sepp Blatter, melarang Nurdin Halid kembali menjadi Ketua Umum PSSI 2011-2015 namun PSSI tidak mempercayai pernyataan tersebut. Ditambah adanya pernyataan Ketua KONI/KOI Pusat Rita Subowo, yang menyatakan bahwa Blatter juga melarang Arifin Panigoro dan George Toisutta dan Nirwan Dermawan Bakrie, membuat masyarakat meragukan keterangan keduanya. Pertemuan dua tokoh ini dimuat dalam Situs FIFA yang membuat berita tentang pertemuan Sepp Blatter dengan Djoko Susilo dan Rita Subowo. (FIFA.com).
TEMPO Interaktif 10/3/2011 merilis berita FIFA.com menyebutkan: “bahwa Komite Eksekutif FIFA membuat keputusan PSSI harus menyelenggarakan kongres pada 26 Maret 2011 untuk memilih Komite Pemilihan dan mengadopsi Electoral Code yang didasarkan pada Electoral Code milik FIFA. Keputusan kedua, Komite Pemilihan harus menyelenggarakan pemilihan pengurus sebelum tanggal 30 April 2011. Selain itu, jika PSSI tidak mampu menyelesaikan masalah liga yang memisahkan diri (Liga Primer Indonesia-red), kasus tersebut akan diserahkan kepada Komite Eksekutif FIFA yang berpotensi mendapatkan skorsing. FIFA juga menjelaskan mengenai sah tidaknya pencalonan Nurdin Halid, Nirwan Bakrie, George Toisutta, dan Arifin Panigoro. FIFA menegaskan jika mereka mendukung keputusan yang dibuat Komite Banding PSSI. "Komite Eksekutif FIFA juga mengakui keputusan Komite Banding PSSI yang menganulir empat kandidat yang mencalonkan diri sebagai Ketua PSSI," tulis FIFA. Berita resmi FIFA bisa dilihat di alamat ini: http://www.fifa.com/aboutfifa/federation/news/newsid=1395733.html
Menindak lanjuti keputusan FIFA, kemudian PSSI telah melaksanakan Kongres Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) 26 Maret 2011, di Hotel Premiere, Pekanbaru, Riau, namun kongres ini tidak membuahkan hasil. Kongres ini gagal menyelesaikan persoalan PSSI. Sebelum kongres dilaksanakan sudah banyak ketidak puasan diantaranya dari pemegang hak suara PSSI, ada yang kehilangan hak suara, asisten Manajer Persigo Gorontalo, Aven Henelo, menyayangkan hilangnya hak suara mereka dalam Kongres PSSI di Pekanbaru, sedangkanmManajer Perseba Bangkalan, Imron Abdul Fatah, juga mengecam PSSI, karena tidak mendapat undangan, Ketua pengurus cabang PSSI Solo Hadi Rudyatmo mengatakan, undangan yang diberikan PSSI 2-3 hari sebelum kongres dilaksanakan, idealnya adalah 3 (tiga) minggu sebelum kongres diselenggarakan.
Kongres PSSI di Riau ini juga didemo oleh Forum Intelektual Muda Riau – Indonesia (FIMRI – Indonesia) dan Forum Masyarakat Pekanbaru Peduli Sepak Bola Indonesia (FORMAS –PPSBI), mereka menuntut kongres yang diselenggarakan PSSI di Pekanbaru – Riau dibubarkan. Pengamat sepak bola IGK Manila menegaskan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid sudah harga mati tidak bisa mencalonkan lagi sebagai ketua umum di Kongres PSSI karena statusnya yang mantan terpidana (tempointeraktif.com).
Kongres PSSI di Riau ini akhirnya diumumkan oleh pengurus PSSI Nugraha Besoes batal, Sebelum pembatalan Pengurus PSSI mengadakan rapat dadakan, PSSI diwakili oleh Ketua Umum Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Nirwan Bakrie, dan Nugraha Besoes sendiri. Sedangkan perwakilan AFC, diwakili Sekjen AFC, Alex Soosay dan Legal Departemen AFC, Lazarus. Dan dari FIFA, Anggota Komite Asosiasinya Frank van Hattum dan Jay Singh M. Nugraha pembatalan kongres PSSI Riau dilakukan karena melihat perkembangan situasi di tempat kongres yang tidak kondusif lagi untuk menggelar kongres. Nugraha menjelaskan bukan menyangkut masalah keamanan, tetapi keselamatan FIFA dan AFC dalam kongres, sehingga kongres tidak bisa dilanjutkan.
Bola kemelut kembali bergulir buntut batalnya kongres PSSI Pekanbaru-Riau, Pemerintah melalui Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menegpora) membekukan kepengurusan PSSI dibawah pimpinan Nurdin Halid. Keputusan diambil, setelah Menpora menerima laporan dan konsultasi dengan Ketua Umum KON/KOI Rita Wibowo. Menegpora, Andi Mallarangeng menilai komite eksekutif (exco) PSSI gagal menggelar kongres pemilihan Komite Pemilihan dan Komite Banding. Pemerintah dan KON/KOI menilai PSSI dibawah kepemimpinan Nurdin Halid gagal menyelenggarakan kongres PSSI di Riau, dengan meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai penguus PSSI, maka pemerintah bersama Koni/KOI memutuskan membekukan PSSI dibawah kepemimpinan Nurdin Halid, dan menghentikan sementara penyaluran dana dari APBN kepada PSSI, sampai terbentuknnya kepengurusan PSSI periode 2011 -2015. Pemerintah juga melarang PSSI menggunakan kantornya di kawasan Pintu X-X1 Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 mengenai Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) dalam Pasal 13 SKN disebutkan, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan dan melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional. Dalam Pasal 122, bentuk sanksi administratif dimaksud meliputi peringatan; teguran tertulis; pembekuan izin sementara; pencabutan izin; pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian; pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
Akibat pembekuan ini, Nurdin Halid mengecam dan menolak pembekuan PSSI oleh Menegpora, Nurdin akan menggugat secara hukum, serta meminta presiden SBY, untuk memecat Andi Mallarangeng karena dianggap bertindak sewenang-wenang kepada kepengurusan PSSI dibawah Nurdin Halid. Sementara FIFA belum mengambil kebijakan terhadap PSSI, akibat gagalnya kongres Pekanbaru-Riau. Ketua Komisi Bidang Olahraga dan Hukum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Timbul Thomas Lubis, mengatakan sampai saat ini FIFA belum mengeluarkan keputusan terkait Kongres 78 peserta PSSI di Pekanbaru, Riau, 26 Maret lalu. Timbul memperkirakan Badan Sepak Bola Dunia tersebut akan mengeluarkan keputusannya pekan depan (tempointeraktif.com).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar