Konvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi

Rumusan hasil pembahasan Konvensi SKKNI Bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi :

1. Konvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi adalah dalam upaya membangun SDM yang kompeten di bidang komunikasi dan informatika yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dan legalitas dari stakeholders yang terkait, SKKNI dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Desember 2011 bertempat di Pusat TIK Nasional Jl. Kertamukti No. 9 Ciputat - Jakarta. Konvensi dihadiri 30 orang peserta, yang terdiri dari Kementerian Kominfo, BNSP, Kemnakertrans, prakatisi TIK, Perguruan Tinggi dll. Konvensi dimulai dengan Laporan Panitia Penyelenggara, Bpk Hanif Husein, kemudian workshop dibuka Ka. Badan Litbang SDM diwakili oleh Kapuslitbang Literasi dan Profesi ibu Gaty Gayatri, kemudian dilanjutkan oleh presentasi Nara Sumber dari Kementerian Nakertrans Bayu Prianto, dengan judul Penyusunan SKKNI, setelah itu dilakukan diskusi dan tanya jawab serta pembagian kelompok kerja SKKNI Bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi
2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Konvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sub. Bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menyusun sertifikasi Nasional pekerja di bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi, agar tenaga kerja di bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi memiliki sertifikat kompetensi dalam melakukan pekerjaannya, sehingga dapat bekerja secara profesional dan mendapat pengakuan dari stakehoder terkait atau pihak industri
4. Standar kompetensi kerja bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi dikembangkan mengacu pada Permenakertrans No. 21/MEN/2007 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor. KEP.161/Lattas/X/2008 tentang Tata Cara Penulisan  Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Atas dasar penetapan tersebut maka standar kompetensi bidang Periklanan yang dikembangkan harus mengacu kepada Regional Model of Competency Standard (RMCS)
5. Prosedur proses pembuatan SKKNI seharusnya sebelum melakukan Konvensi, adalah terlebih dahulu membentuk Komite teknik, kemudian TIM Adhock atau panitia teknis, serta membentuk TIM Verifikasi SKKNI. Selanjutnya dilakukan kegiatan Pra Konvensi minimal 3 (tiga) kali kegiatan. Kemudian Hasil pra Konvensi di edit, diverifikasi, diperbaiki untuk dapat di Konvensikan. Dalam Konvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi, telah dilakukan pra Konvensi tanggal 12 Desember 2011.
6. Pada SKKNI ini secara kebetulan Nara Sumber SKKNI Bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi dari Kementerian Nakertrans Bapak Bayu Prianto sama dengan Nara sumber SKKNI Bidang Periklanan yang pernah kami ikuti. Pada kesempatan ini Nara Sumber meminta bantuan kami agar memberikan contoh soft copy SKKNI bidang periklanan agar peserta SKKNI Bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi dapat merujuk format dan tata bahasa dalam SKKNI bidang Periklanan, sehingga tidak banyak terjadi perdebatan dalam menyusun SKKNI Bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi.
7. Dalam Konvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasiini peserta Konvensi tadinya akan dibagi dalam kelompok kerja karena keterbatasan waktu, diskusi dilakukan dalam sidang pleno saja, dan hanya berhasil menyusun satu unit standar kompetensi, selanjutnya materi SKKNI dipercayakan kepada TIM Perumus SKKNI Bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi untuk menyelesaikannya.