Paradigma Baru Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Di Era Konvergensi Digital

Perkembangan revolusi informasi dan komunikasi berdampak kepada media cetak sebagai contoh Kompas cetak menurun oplahnya sebaliknya yang mengakses kompas online meningkat jumlahnya, sedangkan .masyarakat di daerah terpencilpun sudah mulai memakai HP untuk berkomunikasi. Persoalannya apakah masyarakat sudah siap menghadapi dampak dari perkembangan kemajuan dan revolusi di bidang informasi dan komunikasi, apakah konten-kontennya sudah siap, apakah infrastruktur bisa digunakan untuk hal-hal yang positif.

Anak-anak Indonesia rata-rata 4,5 jam menonton di depan TV, bagaimana generasi kita kedepan dalam hal sosial. Hal ini sudah merupakan tugas Kementerian Kominfo menkompensasi infrastruktur tsb. Litbang harus mampu menggalakan informasi publik melalui ruang publik. Penggunaan situs jejaring sosial Indonesia sangat dominan, selanjutnya bagaimana agar dapat membangun eduksi publik tersebut kepada hal-hal yang positif. Untuk itu Depkominfo jangan melakukan kesalahan yang sama, infrastruktur harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. Indonesia merupakan Negara rank 4 dalam penggunaan media Facebook, setelah USA, Ukrania dan Turkey, berdasarkan data yang diperoleh dari situs

http://www.nickburcher.com/2009/12/facebook-usage-statistics-by-country.html

Berdasarkan data data Harian Republika hal 13, tanggal 12 Mei 2010, Indonesia termasuk ranking ke 6 pengguna Twitter di dunia, Daftar 10 Negara pengguna Twitter terbesar berdasarkan persen, yaitu Amerika 50,88%, Brazil 8,79%, Inggris 7,2%, Kanada 4,35%, Jerman 2,49%, Indonesia 2,41%. Australia 2,39%, Belanda 1.32%. India 1,27% dan Jepang 1,22%.

Jumlah pengguna dari Indonesia yang menggunakan Search engine dari Google setiap tahunnya adalah sebanyak 2.747.830.018 orang. Dalam perkembangan sosial media mapping, orang sekaligus menjadi penikmat berita dan sekaligus pembuat berita melalui blog-blog yang mereka gunakan, seperti. pengguna blog Wordpress.com, Blogger.com, facebook, dan juga pengguna situs jejaring sosial Twitter, Myspace, Flickr, digg, linked-in, You-Tube.

Begitu juga perkembangan kategori media sosial, sudah semakin marak berkembang, sehingga, orang dapat saling terhubung satu dengan yang lainnya. Sekarang ini baik perorangan/pribadi, perusahaan, lembaga menggunakan semua jenis situs jejaring sosial untuk diri mereka sendiri, untuk menerbitkan tulisan, untuk berbagi informasi, untuk saling terhubung, dan unt membentuk berbagai komunitas. Hal ini terjadi di baik secara profesional dan pribadi.

Pemanfaatan dan penggunaan web 2.0 sangat menarik, pola komunikasi sangat menarik, murah, mudah menyembunyikan identitas, namun sering dgunakan untuk hal-hal yang negatif. Saat ini sudah merupakan hal yang wajib mengunakan teknologi web 2.0. Adapun perkembangan karakteristik web 2.0 yaitu :

• Pola komunikasi: many to many and  real-time
• Murah dan beresiko rendah,  tanpa “barrier”,  mudah untuk menyembunyikan identitas dan jangkauan hukum.
• Bersifat masif, baik dalam volume maupun keragaman informasi (769 juta domain dan 214 juta situs).
• Terjadi “information overloaded/flooding”. “A wealth of Information creates a poverty of attention”.
• Bersifat “distractive” (terpecah-pecah) karena keragaman dan fasilitas “hyperlink”.
• Muncul digital life style, digital consumer.

Konsekuensi Konvergensi Digital adalah ;

Ø     The world is flat (Kejadian di manapun bisa diketahui seketika oleh siapapun dan dari manapun. Contoh: Revolusi Mesir, Penyiksaan aktivis Papua oleh Brimob, atau Peristiwa Cikeusik).

Ø     Public Sphere broader (Ciri mencolok: share, collaborate dan exploit. Penggunaan web untuk berbagi, pertemanan, kolaborasi menjadi sesuatu yang penting. Wacana di ruang publik makin terbuka dan siapapun bisa mengagendakan apapun, seperti Gerakan 1.000.000 facebookers untuk bebaskan Bibit-Chandra atau Koin untuk Prita).

Ø     We find Global Brain (Yang menguasai otak dunia adalah situs Facebook, Google, Yahoo, Blogger.com. Ini kekuatan yang tak bisa ditahan dan dikendalikan lagi, namun bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publikasi dan penggalangan opini).

Ø     Democracy, Transparency and Independence  (Paradigma informasi pertahanan berubah. Dulu: Semua tertutup kecuali yang dibuka. Kini: semua terbuka kecuali ditutup. MAXIMUM ACCES MINIMUM EXEMPTION/MALE).

Dampak Politik Konvergensi Digital adalah :

Ø     Hyper dimension of politics  getting more important (hingar bingar politik makin ramai karena orang bebas bicara apa saja dan menulis apa saja di sosial media, termasuk wikileaks).

Ø     Spin doctors is very significant (peran jurubicara dan pemasok informasi menjadi penting dan menentukan).

Ø     Public opinion also determined by social media (opini publik tergiring oleh gerakan di sosial media seperti Sejuta Facebookers untuk bebaskan Bibit-Chandra dan Koin untuk Prita).

Ø    Technology web 2.0 must  be used (Dgn ciri untuk bisa memenangkan hati dan jiwa publik harus: share, collaborate dan exploit)

Diseluruh dunia saat ini ada 769 juta domain, 40 juta domain berisi tentang pornografi, ini akibat dampak dari politik konvergensi digital. Untuk itu diperlukan strategi kebijakan desiminasi informasi berdasarkan penelitian balitbang. Bagaimana kita duduk bersama untuk menetapkan dan mencari solusi untuk dapat memanfaatkanTIK untuk hal-hal yang positif.

Informasi dan demokratisasi, pengukuran demokrasi di Indonesia melalui transparansi, sehingga masyarakat tahu hak dan kewajibannya, untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga dapat terwujud akuntabilitas publik dan akuntabilitas penyelenggara Negara.

Dalam komunikasi dan akuntabilitas diperlukan adanya menciptakan interaksi yang intensif, untuk membangun kepercayaan masyarakat, sehingga mendatangkan kepedulian sosial antar subkultur dalam masyarakat, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, yang perencanaannya berdasarkan kebutuhan dengan melibatkan peran serta masyarakat atau Rakyat.

Untuk mewujudkan kepedulian sosial diperlukan saling  perhatian, saling pengertian, saling menghormati dan saling memberikan hal-hal yang menghasilkan untuk dapat peroleh, sehingga dapat menciptakan toleransi dari multi cultural yaitu :  keanekaragaman yang membentuk budaya nasional, budaya Indonesia. Character & Nation Building meliputi pertama Determination (Ketekunan), ke-dua Integrity (Ketulusan), ke-tiga Persistence (Keteguhan), ke-empat Responsibility (Tanggungjawab), ke-lima Hardwork (Kerjakeras) dan keenam Patriotism (Nasionalisme).

Agenda Setting Pemerintah yaitu :

• Desain Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) disiapkan untuk menyusun agenda setting sebagai proses pengayaan informasi publik sehingga masyarakat memperoleh alternatif informasi di tengah dominasi agenda setting media massa (swasta).
• Strategi manajemen komunikasi publik dan network simpul diseminasi informasi penting untuk menetapkan isu dan agenda setting isu strategis.
• Manajemen PIKP merupakan upaya pemenuhan hak publik untuk tahu, dengan memberikan ragam informasi yang edukatif, empowering, enlightening, inspiring, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air.

Kondisi  & Problematika Informasi Dan Komunikasi yaitu terjadinya problem komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, melalui monitoring media terjadi persepsi yang bersifat negative atau persepsi positif, upaya mengurangi perbedaan ini dilakukan edukasi melalui komunikasi public, endoser oleh opinion leader, dialog lansung sertta melalui terstimoni sukses story, sehingga tercipta lingkungan informasi yang dinamis, sehingga dapat mengatasi limitasi terhadap info yang valid, terhadap emosional public serta tak dipercayanya pemimpin.

Strategi  Pelayanan Informasi & Komunikasi Publik (PIKP) antara lain : Komponen Kelembagaan meliputi Brainware, Software, Hardware dan Spiritualware. Key Success meliputi yaitu Kewenangan / Legalitas, Akses/ Koordinasi, SDM Cukup & Cakap dan Sarana & Prasarana. Masalah PIKP adalah pertama Informasi Belum Sinergis/Belum Ada Agenda Setting, ke-dua Akses Informasi Terbatas & Tidak Terkoordinir dank ke-tiga Penilaian Subjektif/ Apriori Terhadap Lembaga Negara. Goals dari PIKP adalah pertama Pemenuhan Hak Tahu Publik, ke-dua Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik dan ke-tiga Citra Positif Lembaga Negara.

Penggunaan Media antara lain yaitu media Luar ruang, media Tradisional, media Cetak. Media Penyiaran, media Tatap muka dan media Internet – Online. Halhal lain yang mempengaruhi adalah Jumlah & coverage informasi yang ada, Intensifikasi & Xtensifikasi, Dukungan terhadap Kebijakan dan program penyelenggara Negara.

Tata Kelola Pelayanan Informasi & Komunikasi Publik meliputi Capaian Kinerja: mencakup hal-hal:

1. Laporan Kementerian

2. Laporan LPNK

3. Laporan Media Center, Prov, Kab, dan Kota

4. Laporan Monitoring Media

Selanjutnya hal tersebut diatas diklasifikasi, berdasarkan isu strategis, untuk perumusan agenda setting dan penyiapan materi publikasi, kemudian dilakukan kegiatan diseminasi materi publikasi melalui 5 (lima) media yaitu :

1.      Bakohumas meliputi : Humas  K/L, Humas BUMN dan Humas  Pemda

2.     Media Massa meliputi :Media Tradisional,  Media Cetak,  Media Penyiaran,  Media Tatap Muka dan Media Baru/Jejaring Sosial

3.    Media Publik yaitu :Kantor Berita Antara, RRI, TVRI,  Media Online, bipnewsroom.info, Jurnal, tabloid, Media Luar Ruang dan Cetakan

4.      Media Center yaitu : media center di 33 provinsi dan 85 kabupaten/Kota

5.      Media Kemitraan yaitu Ormas, LSM/NGO, Dunia Bisnis/Usaha, Dunia Profesi dan Asosiasi Telko

Strategi Agenda Setting adalah :

Misi : Mengkomunikasikan agenda setting pemerintah kepada publik.

Tujuan : pertama Meluruskan persepsi public, ke-dua Menumbuhkan  kepedulian dan dukungan public.

Prakarsa : Kegiatan pemberitaan

Tantangan strategis : pelayanan media pada pemberitaan agenda setting.

Peluang straegis : pertama Koordinasi, ke-dua Sinergi dan Ke-tiga Kemitraan.

Pendekatan Komunikasi yaitu : Pertama Pro Aktif, ke-dua Ofensif dank e-tiga Partisipasif.

Teknik Mengemas Agenda Setting & Penempatan :

Kegiatan : Problem Knowledge

Hasilnya : Identifikasi masalah yang mencakup 5W + 1H terkait  dimensi dan aspek agenda setting yang dikembangkan

Kegiatan : Big Idea

Hasilnya : Inventarisasi Agenda Setting menekankan keberhasilan aspek makro & mikro

Kegiatan : Message Package

Hasilnya : Perangkat framing, signing, dan priming – sesuai media yang  digunakan

Kegiatan : Media Placement

Hasilnya : Penempatan pesan di media:meliputi Luar ruang, Tradisional, Cetak, Penyiaran, Tatap-muka dan Online (Internet).

Sumber : Makalah : Paradigma Baru Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Di Era Konvergensi Digital, Dirjen IKP, Bp. Drs. Freddy H. Tulung, MUA, pada Loka Karya ”Peningkatan Kompetensi Penelitian dan Pengembangan APTIKA IKP” di Cisarua – Bogor, 22 - 24 Maret 2011

Lokakarya ”Peningkatan Kompetensi Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik”.

Penelitian dan pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik ditujukan untuk mendukung program/kegiatan prioritas Ditjen Aplikasi Informatika dan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik. Adapun arah penelitiannya adalah pengembangan aplikasi informatika, pengembangan informasi dan komunikasi publik, Guna pencapaian rencana strategis serta untuk menghasilkan kebijakan bidang kominfo yang lebih bermanfaat bagi masyarakat diperlukan dukungan penelitian.

Saat ini penelitian bidang kominfo belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penetapan kebijakan. Untuk lebih meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian serta mensinergikan berbagai rencana kegiatan yang disusun stakeholders, serta harmonisasi peraturan di bidang kominfo, diperlukan kegiatan untuk mendukung pencapaian hasil penelitian yang lebih terarah, sistematis dan aplikatif dalam perumusan serta penetapan kebijakan di bidang kominfo.

Badan Litbang SDM sebagai pelaksana tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan SDM di bidang Komunikasi dan Informatika, harus siap menghadapi perubahan dalam tatanan global di era 2.0, untuk mewujudkan tugas dan peran Balitbang di era 2.0 diperlukan diselenggarakan suatu kegiatan yaitu Loka Karya Peningkatan Kompetensi Penelitian dan Pengembangan APTIKA IKP dengan tema ’Paradigma Baru Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Menuju Terwujudnya Balitbang 2.0’

Kegiatan Lokakarya Peningkatan Kompetensi Penelitian dan Pengembangan APTIKA IKP ini merupakan implementasi dari program kegiatan Puslitbang APTIKA IKP Tahun anggaran 2011 yang dilakukan secara swakelola. Tema Lokakarya Puslitbang Aplikasi dan Informasi dan Komunikasi Publik mengenai “Paradigma Baru Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik menuju Terwujudnya Balitbang 2.0”. Peserta Loka Karya berjumlah 74 orang, terdiri dari Pegawai dan Peneliti dilingkungan  Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, dan Peneliti dari Litbang Instansi/Institusi Pemerintah terkait.

Tujuan Lokakarya ini adalah pertama untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman peneliti dibidang TIK. Ke-dua untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman peneliti dibidang sosial dan kemasyarakatan terkait dengan dinamika perkembangan TIK dan ke-tiga untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi internal (antara Badan Litbang SDM dan Satker dilingkungan Kementerian Kominfo), dan eksternal (dengan lintas instansi/institusi terkait) untuk mendukung pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.

Sedangkan Sasaran Lokakarya adalah pertama peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan para peneliti dan calon peneliti dibidang TIK. Ke-dua peningkatan penguasaan metodologi penelitian. Ke-tiga peningkatan kualiatas hasil penelitian. Ke-empat Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Menuju Balitbang 2.0. Lokakarya dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 22 - 24 Maret 2010, di Hotel Royal Safari Garden, Cisarua – Kabupaten Bogor. Metode Lokakarya  dilakukan melalui ceramah-ceramah dari narasumber, selanjutnya dilakukan tanyajawab dari peserta kepada narasumber, dipandu oleh  Moderator.

Dalam Lokakarya ini juga diselenggarakan penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) bagi peserta yang merupakan peneliti dan calon peneliti, sebagai persyaratan mutlak untuk dapat mengikuti Lokakarya. Ketentuan ini dimaksud untuk memotivasi agar para peneliti berbudaya menulis, dan mempunyai kepekaan sosial, budaya, ekonomi dan teknologi di lingkungannya sesuai dengan kepakarannya. Berdasarkan persyaratan mengikuti Lokakarya ini berhasil masuk 27 KTI dari 27 orang peneliti dan calon peneliti dari BBPPKI, BPPKI dan Peneliti di lingkungan Pusat BLSDM Kementerian Kominfo.

Tema KTI adalah baik dari ilmu teknologi informasi, maupun ilmu sosial dan humaniora hendaknya mengusung isu yang mendukung program percepatan pencapaian masyarakat informasi Indonesia tahun 2015. KTI bisa berupa ringkasan hasil penelitian, tinjauan teoritik, artikel ilmiah, atau resensi buku diatas terbitan tahun 2007. TIM Penilai KTI yaitu Dr.Udi Rusadi Ms selaku Nara Sumber Penilaian/Konsultan, S. Arifianto,SE, MA selaku Ketua/Merangkap Anggota, Drs.Parwoko selaku Anggota dan Drs.Djoko Waluyo selaku Anggota TIM Penilai.

Pemenang KTI (pertama dan kedua) diberikan kesempatan untuk mempresentasikan karya tulisnya di forum Loka Karya. Pemenang KTI terbaik akan diberikan penghargaan sesuai dengan keputusan Panitia. Makalah peserta KTI akan diseleksi tim editor, dan yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Panitia, akan diterbitkan dalam “Buku Prosiding Kompetensi Penelitian Puslitbang Aptika IKP” tahun 2011.

Dari 27 KTI yang masuk, Panitia memilih atau menetapkan 4 KTI kategori terbaik, yang dibagi menjadi dua kelompok yakni : (a). Katagori terbaik pertama, dan kedua dari KTI kelompok ilmu teknik informatika. (b). Kategori terbaik pertama, dan kedua dari KTI kelompok ilmu komunikasi sosial dan humaniora. Dalam Lokakarya ini telah dipilih 4 orang penulis KTI terbaik yang terdiri dari 2 (dua) kelompok KTI.

KTI kelompok Ilmu sosial/humaniora, Pemenang I : Nilai 75,34 Judul : ”Implementasi Website Pengrajin Keris dan Batik di Desa Girirejo Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta”, karya Inasari Widiastuti & Agus Prabowo dari BPPKI Yogyakarta.. Pemenang II : Nilai 67,67, Judul : ”Apresiasi Masyarakat Kabupaten Purwakarta Terhadap Siaran Lokal Jatiluhur Televisi”, karya Dida Dirgahayu dari BPPKI Bandung.

KTI kelompok Ilmu teknologi/Informatika : Pemenang I : Nilai 77.00, Judul : ”Analisis Citizen E-Readiness Dalam Pengembangan Desa Berbasis Teknologi Informasi”, karya  Anton Susanto dari Puslitbang Penyelenggara Pos dan Informatika Balitbang SDM Kominfo.  Pemenang II : Nilai 76,67, Judul : “Conten Analisis Pada Website Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo”, karya  Diah Arum Maharani dari Puslitbang Penyelenggara Pos dan Informatika, Balitbang SDM Kominfo”.

Dalam Sambutan tertulisnya pada pembukaan Lokakarya, Kabadan Litbang SDM Depkominfo, Aizirman Djusan yang diwakili oleh Sekretaris Badan Litbang SDM, Drs. Soenarno, MM, mengatakan: “kegiatan Lokakarya ini memiliki peranan yang sangat penting dan strategis. Karena terkait dengan kontribusi Balitbang SDM dalam mewujudkan Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu “Terwujudnya masyarakat informasi yang sejahtera melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Peran tersebut, khususnya untuk mengembangkan sistem Kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan sehingga mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan serta penciptaan SDM unggul di bidang Kominfo”.

Aizirman Djusan selanjutnya mengatakan : “Sebagaimana kita ketahui, guna pencapaian rencana strategis serta untuk menghasilkan suatu kebijakan yang tepat diperlukan dukungan penelitian. Secara umum Penelitian dan Pengembangan (R&D) terdiri dari 3 jenis, yakni : Pertama, riset dasar yang menghasilkan pengetahuan ilmiah baru tanpa tujuan aplikasi. Kedua, riset terapan yang memanfaatkan pengetahuan yang sudah ada untuk menemukan atau memperbaiki proses atau produk tertentu, dan, ketiga, adalah riset untuk pengembangan aplikasi baru untuk dikomersilkan Puslitbang APTIKA IKP tentunya bisa melakukan ketiga jenis riset tersebut untuk kepentingan regulatory, technology  dan market.

Dalam konteks peningkatan kompetensi R&D pada bidang APTIKA IKP khususnya, tentu saja, kunci sukses dalam meraih keberhasilan dalam menyikapi perkembangan teknologi adalah inovasi. R&D merupakan sub sektor industri kreatif yang didefinisikan sebagai “kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi dan penerapan ilmu dan pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar; termasuk yang berkaitan dengan humaniora seperti penelitian dan pengembangan bahasa, sastra dan seni; serta jasa konsultasi bisnis dan manajemen”. 

Aizirman Djusan juga menjelaskan : “Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keniscayaan globalisasi dan dorongan arus demokratisasi, secara simultan telah menciptakan paradigma baru di bidang komunikasi dan informasi. Bukan hanya pola dan sistem komunikasi yang berubah, namun juga perilaku dan kebiasaan masyarakat ikut bergeser dengan nilai-nilai baru. Komunitas masyarakat modern yang tumbuh sebagai dampak perkembangan pesat TIK, dan lahirnya generasi baru teknologi informasi dan komunikasi setiap saat, mendorong peneliti untuk selalu meng-create dan meng-update diri selaras dinamika perkembangan yang terjadi”. 

“Perkembangan TIK merupakan fenomena penting abad ini, yang wajib kita kuasai, agar penerapan TIK dapat secara optimal dipergunakan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Menteri Komunikasi dan Informatika menegaskan peran dan manfaat TIK dalam dalam pembangunan di Indonesia, yakni : TIK sebagai pilar penting penggerak pembangunan, TIK sebagai pembangkit dan penyerap tenaga kerja, TIK sebagai sumber devisa baru, TIK sebagai pilar penting mencerdaskan bangsa, dan  TIK sebagai alat demokrasi dan pemersatu bangsa”, ujar Aizirman

Tehnik FGD yang dilakukan ICW :

Standar-standar kualitatif dalam FGD yang biasa dipraktekan ICW dalam memandang sebuah permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.. FGD yang dilakukan ICW adalah merupakan tools untuk mendapatkan data dan informasi tentang sesuatu masalah. FGD di ICW selalu berkaitan dengan perspektif cara pandang ICW terhadap sesuatu masalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. 

ICW adalah lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang anti korupsi, menurut ICW bahwa korupsi terjadi karena ada relasi yang tidak seimbang, antara penyelenggara negara dengan warga negara. Apapun tools dan instrument pengawasan ICW maupun istrument penelitian ICW selalu dikaitkan dengan itu, bagaimana reseach ditujukan untuk empowering kepada masyarakat atau dalam konteks lebih luas. 

Kalau di ICW sebagaimana penelitian lain, FGD ditujukan pertama untuk pemetaan masalah, untuk melihat permasalahan baru atau terhadap kebijakan baru. Untuk menganalisa masalah tersebut maka ICW melakukan FGD. Fungsi ke-dua FGD yang dilaksanakan oleh ICW adalah ditujukan untuk eksplanatori menjelaskan sebuah masalah, misalkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sebuah masalah dalam institusi publik, terutama ditingkat masyarakat apa konsekuensi dari kebijakan tersebut. Apa pendapat masyarakat atas pelayanan tersebut. Fungsi Ke-tiga  FGD yang digunakan oleh ICW adalah untuk menguji sebuah kebijakan, untuk kegiatan ini ICW melakukannya bersama beberapa pakar, untuk membahas sebuah kebijakan yang telah dilakukan pemerintah.

Dalam prakteknya untuk target peserta FGD maka ICW menggunaka 2 (dua) jenis kelompok, pertama ICW melakukan FGD bersama dengan para ahli dan pakar yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, gunanya untuk memetakan masalah. ICW mengumpulkan beberapa ahli dalam FGD dengan tujuan, bersama para ahli tersebut, ICW dapat memetakan masalah, untuk menjelaskan kenapa munculnya masalah tersebut, kemudian mengindentifikasi solusi yang diperlukan, kemudian mencoba membuat sebuah rekomendasi, disamping dengan ahli ICW juga melakukan FGD dengan kelompok yang lain, misalnya kelompok masyarakat, terhadap masalah tersebut.

ICW juga melakukan FGD tentang sebuah isue dengan beberapa kelompok, tujuan adalah untuk membandingkannya hasil-hasil yang diperoleh dalam FGD tersebut. Dalam setiap kegiatan FGD ICW mengajak masyarakat untuk menyampaikan apa saja masalah-masalah yang diketahui masyarakat,  misalnya masalah pelayanan publik yang mereka hadapi. Kemudian secara bersama-sama menganalisa apa penyebab munculnya masalah dalam pelayanan publik tersebut. Analisa dilakukan secara bersama-sama atau partisipasitori, mengindentifikasi, kira-kira apa solusinya dan tindak lanjutnya.

Sebagai contoh ICW melakukan FGD dengan kelompok warga terkait dengan pelayanan kesehatan di sektor kesehatan. Dalam FGD tersebut ICW mengumpulkan para pemegang kartu Jamkesmas, kemudian dibahas apa yang menjadi penyebab masalah dalam pelayanan Jamkesmas, terutama dalam masalah pelayanan pasien di rumah sakit.

Misalkan dalam FGD tersebut terungkap masalah dalam pengurusan administrasi yang berbelit-belit, atau masalah informasi pelayanan rumah sakit yang tidak cukup dan tidak jelas, yang mengakibatkan konsekuensi terhadap pelayanan rumah sakit atau pengobatan dokter kepada pasien atau masyarakat yang sedang berobat. Terhadap hasil temuan tentang masalah-masalah dalam diskusi FGD tersebut, kemudian ICW dengan pasien atau masyarakat mencoba menganalisisnya. Namun pada umumnya  kalau FGD yang dilakukan ICW dilingkungan masyarakat, FGD yang dilakukan tersebut dengan kerangka yang tidak secara digit, tetapi berdasarkan logika empiris saja.

Kalau ditemukan dalam pelayanan rumah sakit tersebut ada pelayanan administrasi rumit maka secara bersama-sama mengadakan identifikasi, kira-kira apa penyebabnya administrasi tersebut bisa menjadi rumit . Hasil analisis tersebut bisa saja dijelaskan, tetapi  kadang kala susah menggali informasinya dalam FGD tersebut, karena peserta FGD dari kelompok masyarakat kurang menguasai masalah informasi dan tentang pelayanan kesehatan tersebut. Kalau informasi yang diperoleh dalam FGD kelompok masyarakat dianggap kurang memuaskan maka ICW melakukan deep interview atau FGD dengan pihak lainnya, misalnya dengan pihak rumah sakit atau direktur rumah sakit. Selanjutnya ICW kemudian membandingkan informasi yang diperoleh dari FGD yang satu dengan FGD yang lain, untuk dapat melakukan analisis dan membuat kesimpulan terhadap berbagai masalah dalam layanan kesehatan tersebut.

Dalam kegiatan penelitian atau riset, biasanya kalau dalam internal ICW sebelum melakukan hal-hal yang bersifat teknis, ICW melakukan plenimary riset dengan mengumpulkan berbagai literatur yang terkait dengan riset yang akan dilakukan, kemudian dibuat pertanyaan penelitian dan dikumpulkan berbagai dokumen atau data informasi apa yang dibutuhkan, kemudian dipilah-pilah. mana data dan informasi yang membutuhkan digali melalui kegiatan  FGD, mana yang membutuhkan deep Interview atau wawancara dan mana yang membutuhkan survey atau melalui teknik yang mengunakan metode kuantitatif.

 

FGD yang dilakukan ICW terutama dalam kelompok masyarakat awam tujuannya untuk mendapatkan informasi sekaligus untuk empowering atau untuk pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan agar terjadi keseimbangan hubungan atau relasi antara penyelenggara negara dengan masyarakat.

 

Sumber : Lokakarya ”Peningkatan Kompetensi Penelitian dan Pengembangan APTIKA IKP” di Cisarua – Bogor, Rabu, 23 Maret 2011, Nara Sumber: Peneliti ICW, Febri Hendri, Judul Makalah : ‘Focus Group Discussion (FGD) Sebagai Metode Penelitian Kualitatif