Studi Standarisasi Web Design Pada Kelembagaan di Daerah

ABSTRAK

Judul Penelitian      : Studi Standarisasi Web Design Pada Kelembagaan

                                   di Daerah

Bidang Prioritas     :  Teknologi Informasi dan Komunikasi

Program                  :  Penelitian dan Pengembangan IPTEK

Satker                      :  Puslitbang APTEL SKDI, Departemen Kominfo RI

Tahun Penelitian     :  2010

Agak berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelum ini, maka pada penelitian kali ini dilatar belakangi oleh satu kehendak untuk mengetahui lebih mendalam. Apakah terdapat kesesuaian dengan standard teknis yang ditentukan dalam Buku Panduan Situs Web Pemerintah Daerah Versi 1.0 Agustus 2003. Selain itu adakah hal-hal yang sangat spesifik yang berbeda antara situs web pemerintah daerah yang satu dengan situs web pemerintah daerah lainnya. Secara keseluruhan maka penelitian ini berupaya untuk melengkapai penelitian yang bersifat “evaluatif” seperti yang telah dilakukan pihak lain sebelum ini. 

Sehubungan dengan tujuan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam serta pengamatan berjarak (bukan partisipan). Dari pengamatan berjarak ini secara Nasional hasilnya menunjukkan adanya perbedaan antara situs satu dengan lainnya. Terdapat Pemda yang sudah memiliki situs web tetapi tidak bisa dioperasikan karena ketidak jelasan siapa pengelola situs web, atau dikarekan terputusnya hubungan jaringan dengan tempat hosting/collocation situs web karena tidak membayar sewa tahunan; terdapat Pemda yang sudah memiliki situs web tetapi menggunakan nama domain.com; terdapat Pemda yang sudah memiliki situs web tetapi tidak lancar di dalam pengoperasiannya disebabkan tidak tersedianya dana operasional; terdapat Pemda yang sudah memiliki situs web disertai dengan sejumlah aplikasi layanan publik, dan tidak mendapatkan hambatan di dalam pengoperasiannya.

Sedemikian jauh ketika penelitian ini dihadapkan pada data yang terkumpul dari delapan lokasi penelitian, yakni situs web pemerintah daerah; hasilnya menunjukkan adanya situs web yang sangat spesifik kedaerahan. Situs web sumutprov.go.id menampilkan potensi dan keunggulan daerah Sumatera Utara, berupa: pengembangan kawasan agropolitan serta marine and coastal  resources manajemen project. Sedangkan pada situs web jatengprov.go.id pada landmarknya menampilkan slogan “Bali Deso Mbangun Deso”, sebuah “ajakan kepada para perantau asal jawa Tengah untuk kembali ke Tanah asalnya untuk bersama masyarakat lainnya membangun Jawa Tengah”.

Kata Kunci   : Situs web pemerintah, pemda.

Outline           :

BAB I, Pendahuluan : A.Latar Belakang Pemikiran, B. Permasalahan, C. Tujuan, D. Keluaran, E. Penelitian yang Pernah Dilakukan Sebelumnya. F. Metode. BAB II, Gambaran Umum Situs Web Pemerintah Daerah : A. Meningkatnya Jumlah Situs Web Pemerintah Daerah, B. Daftar Situs Web Pemerintah Daerah, C. Alasan Belum Adanya Situs Web, D. Alasan Adanya Situs Web Offline. BAB III, Temuan Data Lapangan : A. Situs Web Pemerintah Provinsi Jawa, B. Situs Web Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tengah, C. Situs Web Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, D. Situs Web Pemerintah Provinsi D.I Jogjakarta, E. Situs Web Pemerintah Provinsi Bali, F. Situs Web Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, BAB IV, Penutup : A. KESIMPULAN, B.   SARAN.

Tujuan Penelitian : 

1. Untuk mengidentivikasi standarisasi pengelolaan web desain lembaga pemerintah di daerah,
2. Untuk melihat seberapa besar isi informasi local di publikasikan melalui website lembaga pemerintah di daerah,
3. Untuk melihat hambatan yang di hadapi dalam mengelola publikasi melalui tampilan di website lembaga pemerintah di daerah

Lokasi Penelitian :

(1). Bandung, (2). Medan, (3). Jokyakarta, (4). Surabaya, (5). Makasar, (6). Denpasar dan (7). Mataram

Studi Efektivitas Diseminasi Informasi Pengurangan Resiko Bencana pada Daerah Rawan Bencana

ABSTRAK

Judul Penelitian      : Studi Efektivitas Diseminasi Informasi Pengurangan

                                   Resiko Bencana pada Daerah Rawan Bencana        

Bidang Prioritas     :  Teknologi Informasi dan Komunikasi

Program                  :  Penelitian dan Pengembangan IPTEK

Satker                      :  Puslitbang APTEL SKDI, Departemen Kominfo RI

Tahun Penelitian     :  2009

Lemahnya antisipasi masyarakat terhadap bencana yang akan terjadi serta terlambatnya reaksi pemerintah dalam menyikapi bencana, merupakan penyebab utama banyaknya korban yang jatuh.  Antisipasi masyarakat yang terlambat itu disebabkan minimnya informasi, dan pengetahuan kebencanaan yang diperoleh dari pemerintah dan pihak berkompeten lainnya. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengantisipasi permasalahan lingkungan dan bencana alam tersebut. 

Namun yang paling penting saat ini bagaimana mengubah paradigma dalam menangani bencana alam, dari yang selama ini masih lebih bersifat responsif dalam menangani bencana, menjadi suatu kegiatan yang bersifat preventif, sehingga permasalahan lingkungan dan bencana alam itu selain mungkin dapat dicegah atau diminilisasikan (mitigasi), juga risikonya dapat dikurangi atau malah ditiadakan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, setelah mengetahui ada program diseminasi informasi pengurangan resiko bencana, meresponnya dengan baik, dan menganggapnya sangat penting program tersebut. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini untuk menjawab “bagaimana efektivitas diseminasi informasi pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana”. Dari rangkaian pembahasan penelitian ini didapatkan data bahwa, program diseminasi informasi pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana masih dianggap efektif, meski terdapat inkonsistensi dalam implementasinya di lokasi tertentu.

Kata kunci    : Efektifitas diseminasi informasi, pengurangan resiko 

                           bencana daerah rawan bencana.

Outline           :

BAB I PENDAHULUAN : 1. Latar Belakang, 2. Permasalahan, 3. Manfaat Penelitian, 4. Tinjauan Pustaka, 5. Kerangka Konsep, 6. Operasionalisasi Konsep, 7. Metoda Penelitian, BAB  II GAMBARAN UMUM  KEBIJAKAN, JENIS BENCANA ALAM DAN LOKASI PENELITIAN : 1. Ragam Dan Jenis Bencana, 2. Lokasi Penelitian, BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : 1. Karakteristik Responden,  2. Pesan Komunikasi Yang Menimbulkan Kebutuhan, 3. Daya Tarik Pesan Komunikasi, 4. Simbol-Simbol Komunikasi Yang Di Pahami, 5. Cara Memperoleh Pesan Komunikasi, 6. Interpretasi Hasil Penelitian, 7. Peran Media Massa, 8. Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat, BAB IV  PENUTUP : 1.  Kesimpulan, 2.  Rekomendasi,  DAFTAR PUSTAKA

Tujuan Penelitian :

1. Untuk melihat diseminasi informasi pengurangan resiko bencana menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat di daerah rawan bencana, 2. Untuk melihat daya tarik masyarakat di daerah rawan bencana terhadap program diseminasi informasi pengurangan resiko bencana, 3. Untuk melihat pemahaman masyarakat di daerah rawan bencana terhadap simbol-simbol diseminasi informasi pengurangan resiko bencana, 4. Untuk melihat sumber dan penyaluran informasi pengurangan resiko bencana,bagi masyarakat di daerah rawan bencana.

Lokasi Penelitian :

1. Banda Aceh, 2. Padang, 3. Bengkulu, 4. Jakarta, 5. Bandung, 6. Yogyakarta, 7. Denpasar, 8. Mataram, 9. Gorontalo, dan 10. Manado.

Studi Peran Badan Informasi Publik (BIP) Sebagai “Government Public Relations”

ABSTRAK

Judul Penelitian      : Studi Peran Badan Informasi Publik (BIP) Sebagai

                                  “Government Public Relations”

Bidang Prioritas     :  Teknologi Informasi dan Komunikasi

Program                 :  Penelitian dan Pengembangan IPTEK

Satker                     :  Puslitbang APTEL SKDI, Departemen Kominfo RI

Tahun Penelitian     :  2009

Studi Peran Badan Informasi Publik (BIP) Depkominfo Sebagai Government Public Relations diawali untuk melihat efektifitas layanan penyebaran informasi publik BIP terhadap sasarannya di masyarakat. Disamping itu juga untuk melihat apakah layanan informasi publik mampu membentuk pemahaman, sikap dan partisipasi publik terhadap  kebijakan pembangunan daerah. Teknik pengumpulan data menggunakan penyebaran kuesioner. Sampling wilayah dilakukan secara non-probabilitas (kuota sampel) pada 9 lokasi dengan total sampel 540 responden (60 responden/lokasi), dan data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan FGD digunakan sebagai data pendukung. Unit analisis yang digunakan adalah analisis kelembagaan. 

Temuan studi ini antara lain: ada 3 jenis penerbitan  informasi publik BIP yang dianggap cukup menonjol dan pernah diterima masyarakat, yaitu brosur, leaflet dan tabloid Komunika. Tiga jenis penerbitan tersebut merupakan  salah satu diantara produk media informasi BIP yang sudah tersebar di berbagai instansi pemerintah daerah. Meski demikian media cetak tersebut baru sebatas diterima oleh instansi atau pucuk pimpinan yang bersangkutan, dan jarang disebarkan pada satker di bawahnya, atau khalayak individu di sekitarnya. Sementara itu, bila dilihat dari segi efektivitas layanan penyebaran informasi publik yang dipersepsikan paling mampu menjangkau masyarakat luas sebenarnya adalah media televisi. 

Jika dilihat dari jenis layanan informasi publik melalui lima media (televisi, radio, media cetak, internet, dan media tradisional) terdapat 5 (lima) jenis informasi publik yang tampak paling dominan. Informasi itu diantaranya: (1). Layanan informasi publik tentang sosialisasi Pemilu 2009. (2). Layanan informasi publik tentang pelaksanaan BLT. (3). Layanan informasi publik tentang kebijakan flu burung. (4). Layanan informasi publik tentang pemberantasan HIV/AIDS. (5). Layanan informasi publik tentang stop kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Informasi publik yang disebarluaskan BIP melalui berbagai media (televisi, radio, media cetak, media tradisional dan internet) dipersepsikan responden mampu membentuk pemahaman, sikap dan partisipasi dalam pembangunan di daerah. Dari data kuantitatif hasil penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa responden mampu memahami, menjadikan pedoman, menganggap kredibel, terhadap informasi publik yang disebarluaskan BIP tersebut. Selanjutnya responden di lokasi penelitian juga menyatakan jika informasi publik tersebut mampu memotivasi partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan di daerah. Semua pengakuan responden tersebut mendapatkan dukungan frekuensi yang prosentasenya berada di atas rata-rata indikator lainnya. 

Kedua simpulan penelitian ini masih belum cukup untuk mendukung eksistensi BIP menjadi Government Public Relations (GPR), karena memang data yang digali dalam penelitian ini bukan untuk itu. Jika BIP menginginkan menjadi GPR yang harus dilakukan adalah dengan perubahan lembaga, peningkatan kinerja (SDM), adanya dukungan insfrastruktur, dukungan regulasi yang semuanya terfokus pada terpenuhinya persyaratan sebagai GPR.

Kata Kunci : Informasi publik, media, masyarakat.

Outline :

BAB I PENDAHULUAN  : 1. Latar Belakang,  2. Permasalahan, 3. Batasan Masalah,  4. Rumusan Masalah, 5. Tujuan Penelitian, 6. Kegunaan Hasil Penelitian, 7.  Kerangka Konsep, 8. Jenis Evaluasi, 9. Identitas Publik, 10. Operasionalisasi Konsep, 11. Metode Penelitian, 12. Populasi dan Sampling Penelitian, 13. Pengolahan Data dan Analisis. BAB II STUDI PUSTAKA.  BAB III  DESKRIPSI BADAN INFORMASI PUBLIK  DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA : 1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, 2. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA, 3. RENCANA STRATEGIS, 4. SASARAN, 5. KEBIJAKAN, BAB IV TEMUAN LAPANGAN DAN ANALISIS : 1. Identitas Responden, 2. Efektivitas Layanan Penyebaran Informasi Publik, 3. Layanan Informasi Publik Yang Membentuk Pemahaman, Sikap  Dan Partisipasi, 4. Data Kualitatif, BAB V PENUTUP : 1. KESIMPULAN, 2. SARAN DAN REKOMENDASI, DAFTAR PUSTAKA

Tujuan Penelitian :

(1) melihat efektifitas layanan penyebaran informasi public BIP mampu menjangkau khalayak sasaran di masyarakat; dan (2) layanan informasi public mampu membentuk pemahaman, sikap dan partisipasi public terhadap  kebijakan pembangunan daerah.

Lokasi Penelitian :

(1) kota Medan Sumatera Utara, (2) kota Jakarta, DKI Jakarta, (3) kota Bandung Jawa Barat, (4) kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta (5) kota Surabaya Jawa Timur, (6) kota Lampung Prov. Lampung, (7) kota Denpasar Prov. Bali, (8) kota Batam Prov. Riau Kepulauan dan (9) kota Banda Aceh, Prov. Nanggroe Aceh Darussalam

Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kebebasan Informasi Publik (KIP)

ABSTRAK

Judul Penelitian      :  Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Undang-Undang

                                    Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan

                                    Kebebasan Informasi Publik (KIP)

Bidang Prioritas     :  Teknologi Informasi dan Komunikasi

Program                  :  Penelitian dan Pengembangan IPTEK

Satker                      :  Puslitbang APTEL SKDI, Departemen Kominfo RI

Tahun Penelitian     :  2009

Penelitian ini memberikan gambaran tentang tingkat pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Secara umum tingkat pengetahuan responden tentang UU ITE dalam kisaran kategori sedang. Sedangkan terhadap UU KIP tingkat pengetahuan responden ternyata agak beragam, yakni dalam kisaran kategori rendah, sedang dan tinggi. Persepsi responden terhadap UU ITE secara umum positif, namun ada juga yang berpersepsi negatif terhadap keyakinan bahwa UU ITE dapat melindungi kepentingan masyarakat. Artinya responden menyangsikan kehadiran UU ITE dapat memberikan perlindungan optimal terhadap kejahatan transaksi elektronik. Sedangkan persepsi responden terhadap UU KIP, secara umum dalam kategori positif.  Artinya responden menginginkan Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. 

Secara kualitatif, peserta diskusi (FGD) lebih cenderung menyoroti aspek jaminan keamanan ketika melakukan transaksi elektronik. Peserta diskusi masih meyakini bahwa dalam dunia maya, verifikasi terhadap identitas seseorang bisa menjadi kabur.  Hal ini dapat menyebabkan seseorang sangat mudah ditipu. Secara umum peserta diskusi menyepakati bahwa agar masyarakat lebih memahami kedua undang-undang tersebut maka sosialisasi perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan hingga sampai pada level pemerintahan terkecil (kelurahan/desa). Peserta FGD mengharapkan agar pemerintah segera menerbitkan PP (Peraturan Pemerintah) sebagai acuan bagi para penyelanggara layanan informasi publik. PP harus tegas dan rinci, sehingga tidak menimbulkan multi intepretasi dari aturan-aturan yang termuat didalamnya. 

Kesadaran masyarakat perlu dibangun, tidak hanya konteks pemahaman terhadap undang-undang tersebut, tetapi pada bagaimana pembentukan perilaku dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Kata Kunci : Persepsi, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.

Outline              :

BAB I  PENDAHULUAN : A. Latar belakang, B. Permasalahan, C. Tujuan dan Kegiatan , D. Kerangka Pemikiran., E. Pola Pikir, F. Methodologi Penelitian, G. Waktu Penelitian, H. Definisi dan Konsep Operasional, I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data, J. Pelaksana dan Biaya Penelitian, K. Sistem Pelaporan

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG  UU ITE DAN UU KIP: A. Anatomi (struktur) Undang-Undang ITE dan Undang-Undang KIP, 1. UU  No. 11 Thn 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2. UU No. 14 Thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, B. Wacana tentang UU ITE dan UU KIP

BAB III HASIL PENELITIAN : A. Karakteristik Responden, B. Pengetahuan Responden terhadap UU ITE, C. Persepsi Responden terhadap UU ITE, D. Pengetahuan Responden terhadap UU KIP, E. Persepsi Responden terhadap UU KIP, F. Pembahasan tentang Pengetahuan dan Persepsi terhadap UU ITE dan KIP, G. Data Kualitatif, H. Analisis Kualitatif, I. Rekapitulasi Pendapat Peserta FGD tentang UU ITE dan KIP 103

BAB IV PENUTUP : A. Kesimpulan, B. Saran/rekomendasi,  C. Keterbatasan dan Prospek Penelitian lanjutan,  Kepustakaan

Tujuan Penelitian :

Untuk  mendapatkan data dan informasi tentang tingkat pengetahuan seseorang  tentang  UU ITE dan UU KIP dan bagaimana persepsinya terhadap kedua undang-undang tersebut.

Lokasi Penelitian :

(1) Medan, (2) DKI Jakarta, (3) Bandung, (4) Semarang, (5) DI Yogyakarta, (6) Surabaya, dan (7) Makassar

Studi Pengembangan Sistem Penyiaran Stasiun Radio dan Televisi Berjaringan di Indonesia

ABSTRAK

Judul Penelitian      : Studi Pengembangan Sistem Penyiaran Stasiun Radio dan

                                  Televisi Berjaringan di Indonesia

Bidang Prioritas      :  Teknologi Informasi dan Komunikasi

Program                  :  Penelitian dan Pengembangan IPTEK

Satker                      :  Puslitbang APTEL SKDI, Departemen Kominfo RI

Tahun Penelitian     :  2009

Penelitian ini sesungguhnya lebih merupakan penelitian yang bersifat penjajagan, yakni dalam rangka mengetahui kesiapan lembaga  penyiaran  pusat  dan lokal dalam menyongsong penerapan “Sistem Siaran Berjaringan; namun dengan penekanan lebih ditujukan kepada lembaga penyiaran pada tingkat lokal atau daerah.

Dilihat dari hasil pengumpulan data primer secara kuantitatif, dan kualitatif terdapat kecenderungan yang kuat bahwa sebenarnya Lembaga Penyiaran masih belum mempunyai persiapan yang cukup dalam rangka menyongsong penyiaran berjaringan. Indikasinya di masyarakat banyak memberikan data dan informasi akan hal tersebut. Ketidaksiapan lembaga penyiaran untuk berjaringan itu bisa dibaca dari beberapa fakta yang didapatkan pada penelitian ini, diantaranya: (a).Keterbatasan pemahaman responden terhadap kebijakan regulasi serta implementasi keberadaan Undang Undang No: 32 tahun 2002, tentang penyiaran, dan peraturan pelaksanaannya. (b).Keterbatasan insfrastruktur pendukung organisasi lembaga penyiaran di daerah, untuk terselenggaranya penyiaran berjaringan. (c).Terdapatnya keterbatasan pengelolaan content lokal yang dimungkinkan bisa mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi, solidaritas sosial dan keragaman budaya lokal di berbagai daerah.

Adapun faktor yang menyebabkan munculnya perbedaan persepsi di masyarakat tentang penyelenggaraan sistem siaran berjaringan antara lain adalah: (a).Masih belum adanya konsep yang jelas tentang “Sistem Siaran Berjaringan” yang bisa dipahami secara utuh baik oleh pemangku kebijakan maupun penyelenggara penyiaran berjaringan itu sendiri. (b).Masih adanya nuansa perbedaan kepentingan yang dianggap sangat “prinsip” antara pihak pelaku bisnis di bidang industri penyiaran dan pembuat regulator tentang sistem penyiaran berjaringan. (c).Menguatnya tekanan secara politis yang saling berkepentingan atas lahirnya regulasi sistem penyiaran berjaringan tersebut. Tarik ulur kepentingan masing-masing pihak itu muncul sejak pembahasan RUU penyiaran di Parlemen, pengesahan Undang Undang No: 32 tahun 2002 tentang penyiaran sampai pada pembuatan dan pelaksanaan perangkat Peraturan Pemerintah di bawahnya.

Sementara itu nilai nilai yang diinginkan atas terselenggaranya sistem siaran berjaringan diantaranya adalah: (a).Terciptanya demokratisasi dan pemerataan bidang ekomomi, lapangan kerja, sosial dan budaya pada komunitas lokal diberbagai daerah yang terjangkau sistem penyiaran berjaringan. (b).Agar tetap bertahannya nilai-nilai ekonomi pasar dalam industri penyiaran berjaringan, untuk menggerakkan perekonomian masyarakat baik dalam tataran mikro, maupun makro. (c).Mendorong berkembangnya nilai-nilai budaya lokal yang berinteraksi dengan teknologi modern sebagai penguatan identitas nasional untuk berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci   : Sistem siaran berjaringan, lembaga penyiaran, konten lokal.

Outline           :

BAB I.  PENDAHULUAN : A. Latar Belakang, B. Permasalahan, C. Tujuan, D. Kegunaan, E. Definisi  Konsep, F. Operasionalisasi Konsep, G. Acuan Penelitian Yang Pernah Dilakukan, H. Metode Penelitian, BAB II.GAMBARAN UMUM INDUSTRI PENYIARAN DI INDONESIA : A. Penyiaran Radio, B.  Penyiaran Televisi, C. Periklanan Melalui Media, D. Daerah Ekonomi Maju dan Kurang Maju, BAB III.KESIAPAN LEMBAGA PENYIARAN LOKAL UNTUK MELAKSANAKAN SISTEM SIARAN BERJARINGAN: A. Identitas Responden, B.  Pengetahuan Responden Tentang Sistem Siaran Berjaringan, C. Kesiapan Lembaga Penyiaran Untuk Melaksanakan Sistem Siaran Berjaringan, D. Faktor Perbedaan Persepsi Tentang Sistem Siaran Berjaringan, BAB IV. PENUTUP : A. Kesimpulan, B. Saran

Tujuan Penelitian :

(1).Untuk mengetahui kesiapan lembaga penyiaran dalam menyongsong penerapan Sistem Siaran Berjaringan; (2).Untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang menyebabkan munculnya perbedaan pendapat tentang Sistem Siaran Berjaringan dari pihak yang berkepentingan; (3).Serta untuk mengetahui nilai-nilai apa saja yang diinginkan pihak yang berkepentingan terhadap kemungkinan dilaksanakannya Sistem Siaran Berjaringan.

Lokasi Penelitian :

1. DKI Jakarta; 2. DI Jogjakarta, 3. Kota Bandung, 4. Surabaya, serta 5. Denpasar

Studi Tentang Pemanfaatan ICT (e-Readines) di Depkominfo

ABSTRAK

Judul Penelitian      :  Studi Tentang Pemanfaatan ICT (e-Readines) di

                                   Depkominfo

Bidang Prioritas     :  Teknologi Informasi dan Komunikasi

Program                 :  Penelitian dan Pengembangan IPTEK

Satker                     :  Puslitbang APTEL SKDI, Departemen Kominfo RI

Tahun Penelitian     :  2008

Pendekatan penelitian secara kuantitatif, dengan metode survey. Populasi dari penelitian ini adalah semua satuan kerja di lingkungan Depkominfo di Jakarta dan seluruh BPPI di Indonesia (yakni  ada 8 balai di Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Banjarmasin dan Manado). Sampelnya adalah total sampel pada semua satuan kerja di Depkominfo dan BPPI. Pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner, ditambah dengan wawancara mendalam untuk jenis data kualitatif. Model pengukuran kuantitatif adalah model P3I3.

Hasil studi antara lain, secara umum Depkominfo dan BPPI telah memiliki e-readiness yang cukup baik untuk mendukung pelaksanaan e-government di Indonesia. Namun masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki,  dari  aspek SDM (people), proses (processes), dan infrastruktur (infrastructure). Untuk aspek SDM, sebagian besar pimpinan pengelola e-government masih dipegang pejabat struktural. Hal ini mempercepat implementasi e-government pada satuan kerja.

Dalam hal proses, perlu diperbaiki yang terkait dengan modal interaksi, level otomasi, dan level integrasi. Hal ini penting untuk pencapaian e-government, dalam Inpres No.3 Tahun 2003. Untuk aspek infrastruktur, Depkominfo dan BPPI masih perlu memperhatikan kepemilikan layanan publik berbasis website.

Kata kunci    : Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT), e-Readines.

Outline           :

BAB  I  Pendahuluan : 1. Latar belakang, 2. Perumusan masalah, 3. Pertanyaan Penelitian, 4. Tujuan, 5. Sasaran Akhir, BAB II  Metodologi Penelitian: 1. Kerangka Analisis, 2. Metode Penelitian, BAB III Penerapan E-Government Di Indonesia, BAB IV Kesiapan Pemanfaatan Tik (E-Readiness) Depkominfo Dan Balai Pengkajian Dan Pengembangan Informasi (BPPI) : 1. Pengukuran E-Readiness di Depkominfo dan BPPI, 2. Perbandingan E-Readiness antar Instansi, BAB V Penutup, Daftar Pustaka

Tujuan Penelitian :

1. mengidentifikasi tingkat kesiapan Depkominfo dalam pemanfaatan TIK dalam menghadapi serta mengantisipasi perkembangan TIK, yang terkait dengan aspek kesiapan organisasi ,manusia,infrastruktur ,kebijakan,proses ,dan manfaat TI; 
2. menyusun strategi serta alternative kebijakan dalam peningkatan e-readiness di lingkup Depkominfo untuk menunjang visi dan misi departemen.

Lokasi Penelitian :

(1). Medan, (2). Jakarta, (3). Bandung, (4). Yogyakarta, (5). Surabaya, (6). Manado, (7). Makasar, dan (8). Banjarmasin.

Studi Sistem Informasi Hisab dan Rukyat

ABSTRAK

Judul Penelitian      :  Studi Sistem Informasi Hisab dan Rukyat

Bidang Prioritas     :  Teknologi Informasi dan Komunikasi

Program                 :  Penelitian dan Pengembangan IPTEK

Satker                     :  Puslitbang APTEL SKDI, Departemen Kominfo RI

Tahun Penelitian     :  2008

Keberhasilan pengamatan hilal yang terjadi selama ini didasarkan oleh bermacam-macam kriteria, dan kriteria ini bukan berlandaskan hasil pengamatan astronomi, sehingga tidak sama dengan kriteria yang biasa dipakai dalam astronomi. Sementara kepekaan mata setiap manusia untuk melihat sabit bulan yang redup masing-masing ada batasnya, maka cara melihat hilal secara langsung (tanpa alat) dengan mata telanjang yang seperti selama ini dilakukan seringkali menimbulkan perbedaan-perbedaan. 

Perbedaan dalam hasil akhir pengamatan hilal inilah yang coba dijembatani oleh teknologi digital sebagai media pendukung dalam meningkatkan akurasi hasil pengamatan hilal untuk penetapan awal Ramadhan, 1 Syawal dan hari-hari besar Islam lainnya. Adalah teropong rukyat digital yang tersambung ke media internet melalui teknologi video streaming yang oleh Depkominfo bekerjasama dengan Depag, ITB Bosscha dan pihak terkait lainnya,  Hasilnya, cukup membuat masyarakat terpuaskan, karena secara live dapat mengikuti laporan hasil pengamatan melalui media internet dan disebarluaskan melalui TVRI. 

Indikasi tingkat kepuasan publik, terukur melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat yang mengikuti proses rukyat. Hilal yang tidak nampak saat pengamatan, karena langit berselimut awan, meyakinkan masyarakat bahwa hilal memang tidak dapat terlihat, baik secara mata telanjang maupun dengan menggunakan teropong rukyat digital. Perselisihan pendapat dalam setiap pengamatan hilal menjadi menipis ketika teknologi teropong digital menyajikan hasil sesungguhnya yang akurat dan aktual kepada masyarakat.

Kata Kunci   :  Sistem informasi, hisab, rukyat.

Outline           :

BAB I Pendahuluan : 1. Latar Belakang, 2. Rumusan Masalah, 3. Tujuan dan Sasaran, 4. Lingkup Kajian, 5. Bentuk Kegiatan, BAB  II  Metodologi :  1. Pendekatan Umum, 2. Pengumpulan Data, 3. Kunjungan Lapangan, 4. Analisis Data, 5.Penyimpulan dan Pembuatan Rekomendasi, BAB  III  Aspek Teknis Astronomis  : 1. Pergerakan Bulan dan Geometri Sabit Hilal, 2. Visibilitas Hilal, 3. Perangkat Observasi, BAB  IV  Sistem Informasi Hisab-Rukyat : 1. Hilal dan Fase Bulan, 2. Perangkat Observasi Astronomi, 3. Perangkat Teknologi Informasi, 4. Penggunaan dan Isi Website, 5. Maintenance Website, 6. Standard Operating Procedure,  BAB  V Pelaksanaan Rukyat Dan Sidang Isbat : 1. Pemilihan Lokasi Rukyat, 2. Rukyat Awal Ramadhan dan Sidang Isbat, 3. Rukyat Awal Syawal dan Sidang Isbat, BAB  VI  Penutup : 1. Kesimpulan Hasil Survey Lapangan, 2. Intisari Kegiatan, 3. Rekomendasi, Daftar Pustaka

Tujuan Penelitian :

1. Membangun suatu sistem informasi hisab dan rukyat yang pada dasarnya adalah merupakan integrasi dari Pusat Informasi Hisab dan Rukyat dengan Sistem Observasi Hilal. Dengan sistem yang terintegrasi tersebut maka akan diupayakan agar dapat membantu institusi/lembaga yang berwenang dalam memperkecil atau, jika memungkinkan, menyatukan  perbedaan yang terjadi dari penetapan awal bulan dengan cara perhitungan (hisab) dan dengan cara rukyat yang dilakukan di Indonesia. 2.  Memperoleh lokasi-lokasi yang representatif untuk membangun jaringan sistem rukyat hilal. 3. Mendorong terbentuknya sistem rukyat yang terkoneksi ke jaringan rukyat online di beberapa lokasi pengamatan hilal yang sudah ada, seperti di Masjid Agung Semarang dan Pelabuhan Ratu.

Lokasi Penelitian :

1. Lhoknga (Nangroe Aceh Darussalam), 2. Observatorium Bosscha - Lembang-Bandung (Jawa Barat), 3. Masjid Agung - Semarang (Jawa Tengah), 4. Pantai Tanjung Kodok-Surabaya (Jawa Timur), 5. Pantai Losari - Makassar (Sulawesi Selatan) dan 6. Kupang (Nusa Tenggara Timur).